Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan rencana kerja tahun depan yang terdiri dari 13 kegiatan strategis dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

“Pada tahun anggaran 2025, kami mengusulkan 13 kegiatan strategis yang terdiri dari tujuh kegiatan merupakan kegiatan lanjutan dan enam kegiatan merupakan inisiatif baru,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman yang mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban yang berhalangan hadir.

Luky menyatakan bahwa kegiatan lanjutan tersebut termasuk sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota, sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, serta penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara.

Selain itu, rekomendasi monev analisis dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek pemerintah yang dijalankan oleh BUMN, penyusunan daftar komponen penilaian sewa BMN, penyusunan peta tematik BMN, serta monev BMN BUMN/Lembaga program prioritas juga termasuk tujuh kegiatan lanjutan tersebut.

Sementara itu, enam inisiatif baru tersebut, lanjutnya, meliputi pemanfaatan BUMN atas kegiatan usaha yang berdampak penting pada lingkungan, penguatan potensi fiskal sumber daya alam, rekomendasi pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+), serta pembangunan Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).

Kemudian, inisiatif baru lainnya adalah pengembangan fitur Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) online pada aplikasi SIMPaN dan pengayaan fitur Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Dalam kesempatan tersebut, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJKN Kemenkeu, yakni Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), turut menyampaikan rencana kerja mereka tahun depan.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyampaikan bahwa salah satu prioritas kerja pihaknya pada 2025 adalah melakukan analisis skema bisnis ranger untuk menyediakan kajian dan partner untuk aset mitra serta menjaga keberlangsungan proses pengadaan tanah untuk jalan tol, sumber daya air, dan pembangunan IKN.

Selain itu, tahun depan pihaknya juga akan fokus menyusun rekomendasi kebijakan pemanfaatan BMN atas kegiatan usaha yang berdampak penting pada lingkungan di Kilang Badak, Bontang, Kalimantan Timur, dan Kilang Arun, Lhokseumawe, Aceh.

“Karena kalau ada apa-apa terhadap kilang-kilang ini, risikonya sangat besar,” kata Basuki.

DJKN Kemenkeu dan BLU LMAN pun mengajukan pagu indikatif TA 2025 sejumlah masing-masing Rp674,68 miliar dan Rp163,47 miliar.

Baca juga: DJKN targetkan nilai transaksi lelang pada 2024 capai Rp35 triliun
Baca juga: DJKN: Rp300 triliun aset bisa dioptimalkan usai kepindahan ke IKN
Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini