Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong pemerintah daerah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada program pendaftaran tanah pertama, guna memacu capaian pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). "Untuk mengakselerasi capaian target PTSL ini, selain program sosialisasi, kami juga mendorong kepada pemerintah daerah, agar memberikan keringanan bagi masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada program pendaftaran tanah pertama," kata dia di Jakarta, Selasa.

Dirinya mengatakan saat ini, sudah ada 121 kabupaten/kota yang telah memberikan keringanan ataupun membebaskan BPHTB, serta berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut secara masif melalui koordinasi pemda lainnya di seluruh wilayah Tanah Air.

Akselerasi tersebut menurut dia akan turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal itu karena sejak tahun 2017 pihaknya mencatat nilai tambah ekonomi (Economy Value Added/EVA) dari program PTSL mencapai Rp6.519 triliun.

Sedangkan terhitung sejak dirinya menjabat selama 100 hari, PTSL memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebanyak Rp215,8 triliun.

Lebih lanjut, ia mengatakan lembaga yang dipimpinnya menargetkan capaian PTSL pada tahun 2024 sebesar 120 juta bidang tanah, saat ini realisasi tersebut sudah mencapai 94,4 persen atau 113,3 juta.

AHY berargumen, pihaknya sudah melakukan akselerasi yang masif untuk peningkatan capaian PTSL tersebut, itu karena melihat dari jumlah bidang tanah yang terdaftar pada tahun 2017, baru mencapai 46 juta.

"Artinya, dalam rentang waktu 7 tahun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar kurang lebih 250 persen," kata AHY.

Sebelumnya AHY mengatakan dari 10 program prioritas yang diusung oleh pihaknya pada tahun 2023, lima di antaranya melebih target realisasi.

"Ada lima program yang melampaui target, yakni dokumen persetujuan substansi rencana detail tata ruang kabupaten/kota 116,98 persen, peta tematik pertanahan dan ruang 143,29 persen, peta bidang tanah PTSL 101 persen, data dan informasi P4T 100,16 persen, dan penanganan sengketa 120,32 persen," kata dia