Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan dukungannya terhadap ASEAN dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada sektor publik dan swasta.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang ampuh dalam kondisi penting dengan didukung oleh keberadaan data besar yang mendasarinya.

Baca juga: BRIN teliti situs geologi Bumiayu
"Indonesia sangat menyadari potensi dan peran kecerdasan buatan untuk meningkatkan penelitian dan mendorong inovasi di berbagai bidang," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Pada 7 Juni 2024, Handoko menghadiri agenda The 20th ASEAN Ministerial Meeting On Science, Technology And Innovation (AMMSTI-20) di Siem Reap, Kamboja.

Pertemuan para pimpinan setingkat Menteri Bidang Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) se-ASEAN tersebut mengusung tema AI Application: Navigating the Future.

Handoko mengungkapkan bahwa kemampuan dan daya saing dalam pemanfaatan kecerdasan buatan mengandalkan data besar di balik algoritma teknologi tersebut.

Menurutnya, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa menghasilkan data besar yang unik adalah faktor kunci terpenting dalam keberhasilan pemanfaatan kecerdasan buatan dan meningkatkan daya saing.

Baca juga: BRIN: Salam lintas agama jadi upaya merawat kemajemukan Indonesia
"Kita harus bekerja sama untuk menghasilkan dan mengeksplorasi data besar yang relevan untuk kawasan ASEAN," kata Handoko.

Indonesia melalui BRIN mengusulkan untuk mengembangkan pendekatan baru berdasarkan mekanisme joint-or co-funding antar lembaga pemberi dana maupun lembaga terkait dari negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialog, tanpa membentuk sub-komite permanen.

AMMSTI-20 dapat mengandalkan negara anggota yang bersedia memimpin proyek tertentu di negara asalnya, dan menjadikannya sebagai platform kolaborasi bagi negara-negara anggota ASEAN.

“Beberapa dukungan dari dana ASEAN COSTI dapat diberikan kepada kolaborator tambahan yang berpartisipasi dengan prioritas tertentu, misalnya indikator ekonomi mereka dan sebagainya,” papar Handoko.


Baca juga: KPPPA-BRIN susun kebijakan "background study" Renstra KPPPA