Jayapura (ANTARA News) - PT Freeport Indonesia siap membangun pabrik pengolahan smelter menyusul telah diberlakukannya UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Juru Bicara Freeport Daisy Primayanti ketika dihubungi Antara mengaku, pada prinsipnya Freeport siap membangun smelter namun saat ini perusahaannya masih terus mengkaji untuk memastikan lokasinya.

Ada tiga lokasi yang saat ini masih dilakukan studi kelayakan untuk memastikan lokasi mana yang paling tepat.

Ketiga lokasi yang saat ini menjadi hingga saat ini menjadi incaran untuk dibangun smelter yakni di Gresik,Jawa Timur dan Timika,Papua, kata Deasy seraya mengakui untuk membangun pabrik smelter dibutuhkan waktu lama yakni sekitar tiga hingga empat tahun.

Menurutnya, PT.Freeport sendiri sudah memiliki satu smelter yakni di Gresik dan pembangunannya membutuhkan waktu cukup lama sebelum dapat beroperasi.

Ketika ditanya tentang apakah ada dampak dari pemberlakuan UU Minerba yang mulai diberlakukan 12 Januari lalu, jubir PT Freeport itu mengaku belum dapat memastikan namun kemungkinan yang akan dilakukan perusahaan adalah mengurangi produksi.

"Kemungkinan yang akan dilakukan adalah penurunan kapasitas produksi dan bila itu terus terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pengurangan karyawan," kata Deasy seraya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana pengurangan karyawan.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRP Papua Ruber]n Magay yang ditemui secara terpisah mendukung sepenuhnya pemberlakukan UU no 4 yang mewajibkan perusahaan penambangan membangun pabrik pengolahan di Indonesia.

Selama ini kekayaan alam negara kita sudah banyak yang diambil dan dibawa keluar negeri sehingga dengan dibangunya smelter maka selain lebih banyak tenaga kerja yang diserap, walaupun kata Magay, untuk tahap awal kemungkinan perusahaan terpaksa harus menurunkan produksi dan kemungkinan juga mengurangi karyawan.

Namun pihaknya berharap agar PT.Freeport tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya, harap politisi dari partai Demokrat seraya menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua sendiri berharap agar smelter itu dibangun di Papua.

(E006/M019)