Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 1999–2004 Amien Rais mengungkapkan alasan menghilangkan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden saat periode kepemimpinannya di lembaga itu.

"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung atau satu orang satu suara (one man one vote), mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin, itu luar biasa," kata Amien Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Amien pun memohon maaf atas perhitungan yang agak naif itu sehingga melucuti kekuasaan MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden.

"Jadi, sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," katanya menegaskan.

Baca juga: Pimpinan MPR bertemu Amien Rais bahas demokrasi terkini di Indonesia
Baca juga: Pimpinan MPR temui Sidarto Danusubroto bahas sistem pemilu

Amien mendoakan agar MPR saat ini dapat menyelesaikan segala tugas dan dapat kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

"Karena kalau tidak, nanti MPR kurang berbobot," ujarnya.

Amien juga mempersilakan MPR jika kembali melakukan amandemen UUD 1945, asalkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi.

"Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen," ujarnya.

Mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR, yang dianggap mencabut kedaulatan rakyat, Bamsoet menegaskan kedaulatan itu sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat.

Baca juga: Pimpinan MPR temui SBY bahas situasi negara
Baca juga: Pimpinan MPR temui Jusuf Kalla bahas situasi kebangsaan
Baca juga: Pimpinan MPR temui Try Sutrisno laporkan kinerja MPR