PBB (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Jumat, menyeru Presiden Sudan Selatan untuk membebaskan tahanan politik dalam upaya utama untuk menciptakan gencatan senjata di negara yang dilanda konflik itu.

Ban mengatakan dia berbicara dengan Salva Kiir pada Kamis untuk mendorong pembebasan pejabat oposisi guna meningkatkan harapan untuk mengakhiri pertempuran yang diduga telah menewaskan ribuan orang sejak 15 Desember itu.

"Saya menelepon Presiden Salva Kiir lagi kemarin dan mendesaknya untuk menunjukkan sikap kepemimpinan dan fleksibilitas politik dengan cara segera membebaskan tahanan politik," kata Sekretaris Jenderal PBB dalam konferensi pers.

"Sudan Selatan ada di persimpangan jalan, krisis ini hanya dapat diselesaikan melalui meja perundingan dan saya mendorong kedua belah pihak untuk bernegosiasi dengan bersungguh-sungguh."

Sementara pasukan yang setia pada Kiir dan mantan wakil presiden Riek Machar bertempur memperebutkan kendali atas kota-kota kunci, kedua belah pihak telah memulai pembicaraan di Addis Ababa.

Para diplomat mengatakan Machar telah menuntut pembebasan 11 rekan-rekan seniornya sebelum dimulainya gencatan senjata apapun. Ke-11 orang itu ditahan pada hari-hari menjelang aksi kekerasan pada bulan Desember.

Pihak Kiir telah bersikeras jika ke- 11 orang itu harus menghadapi proses hukum. Presiden menuduh pesaingnya itu melakukan kudeta.

Ban mengatakan krisis di Sudan Selatan sekarang "sangat mengerikan" dengan perkiraan 75 ribu orang memadati area PBB di seluruh penjuru negeri.

Sekjen PBB mengatakan pelanggaran hak asasi manusia meluas telah terjadi dan ia akan mengirim Wakil Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia, Ivan Simonovic, ke Sudan Selatan pekan ini untuk mengkaji bukti-bukti pelanggaran.

"Kami akan memperkuat kapasitas pengawasan kami di Sudan Selatan, dan saya telah mendesak dan membuatnya cukup jelas jika orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius akan diadili," kata Ban kepada AFP.

(G003)