Mendagri imbau wali kota bangun tata kelola wilayah yang nyaman
4 Juni 2024 18:54 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau wali kota agar membangun tata kelola wilayah yang nyaman dengan berbagai infrastruktur seperti transportasi publik, akses pejalan kaki, dan fasilitas publik lainnya harus dibangun dengan baik.
Dirinya pun mendorong pemerintah kota dapat memperbanyak tempat-tempat olahraga rekreasi untuk masyarakat.
“Makanya dibuat tata ruang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) rencana detailnya termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya rencana tata ruang wilayah ini, konsisten mana yang menjadi taman untuk menjadi green area tadi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam melengkapi wilayah kota dengan fasilitas olahraga dapat membangun kebiasaan masyarakat menjaga tubuh tetap sehat sehingga mencegah penyakit.
Menurut Tito, hal tersebut lebih murah dibanding pemerintah mengeluarkan biaya untuk pengobatan bagi yang terlanjur sakit. Selain itu, area hijau juga dibutuhkan untuk menghindari wilayah perkotaan agar tidak dipenuhi polusi.
“Jadi tanggung jawab kita untuk membangun tempat-tempat olahraga, sarana rekreasi, taman-taman, Surabaya saya melihat perubahan besar, zamannya Ibu Risma yang sekarang Pak Eri teruskan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menekankan pemerintah kota agar memperhatikan fasilitas digital security. Hal itu meliputi layanan emergency yang sigap ketika masyarakat memerlukan.
Ia mencontohkan salah satu kota di negara luar yang memiliki layanan satu atap mengawaki pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans. Dirinya mendorong daerah yang memiliki ide memberikan layanan seperti itu dapat segera direalisasikan.
“Karena rakyat kita membutuhkan bantuan ketika mereka terjadi kebakaran harus cepat, ketika mereka terjadi gangguan keamanan mereka harus cepat, ketika terjadi ada yang terkena masalah sakit ambulance harus cepat datang,” jelas Tito.
Adapun fasilitas digital security lainnya yang perlu diperhatikan yaitu adanya kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV).
Fasilitas ini tak hanya membantu pemantauan lalu lintas, tapi juga untuk mencegah maupun mengungkap tindak kejahatan. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk mengecek masalah kebersihan, layanan sampah, dan sebagainya.
“Saran saya ini CCTV ini dibuat command post untuk memonitor, bisa juga di iPad Bapak-Bapak untuk memonitor semua satu kota itu, jangan diproyekkan, gunakan tenaga-tenaga yang sebetulnya semua anak Indonesia bisa mengerjakan, murah, itu akan sangat membantu,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri minta pemda maksimalkan bonus demografi menuju 2045
Baca juga: Mendagri: Pemerintah daerah di Papua tuntaskan penyaluran dana pilkada
Dirinya pun mendorong pemerintah kota dapat memperbanyak tempat-tempat olahraga rekreasi untuk masyarakat.
“Makanya dibuat tata ruang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) rencana detailnya termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya rencana tata ruang wilayah ini, konsisten mana yang menjadi taman untuk menjadi green area tadi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam melengkapi wilayah kota dengan fasilitas olahraga dapat membangun kebiasaan masyarakat menjaga tubuh tetap sehat sehingga mencegah penyakit.
Menurut Tito, hal tersebut lebih murah dibanding pemerintah mengeluarkan biaya untuk pengobatan bagi yang terlanjur sakit. Selain itu, area hijau juga dibutuhkan untuk menghindari wilayah perkotaan agar tidak dipenuhi polusi.
“Jadi tanggung jawab kita untuk membangun tempat-tempat olahraga, sarana rekreasi, taman-taman, Surabaya saya melihat perubahan besar, zamannya Ibu Risma yang sekarang Pak Eri teruskan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menekankan pemerintah kota agar memperhatikan fasilitas digital security. Hal itu meliputi layanan emergency yang sigap ketika masyarakat memerlukan.
Ia mencontohkan salah satu kota di negara luar yang memiliki layanan satu atap mengawaki pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans. Dirinya mendorong daerah yang memiliki ide memberikan layanan seperti itu dapat segera direalisasikan.
“Karena rakyat kita membutuhkan bantuan ketika mereka terjadi kebakaran harus cepat, ketika mereka terjadi gangguan keamanan mereka harus cepat, ketika terjadi ada yang terkena masalah sakit ambulance harus cepat datang,” jelas Tito.
Adapun fasilitas digital security lainnya yang perlu diperhatikan yaitu adanya kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV).
Fasilitas ini tak hanya membantu pemantauan lalu lintas, tapi juga untuk mencegah maupun mengungkap tindak kejahatan. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk mengecek masalah kebersihan, layanan sampah, dan sebagainya.
“Saran saya ini CCTV ini dibuat command post untuk memonitor, bisa juga di iPad Bapak-Bapak untuk memonitor semua satu kota itu, jangan diproyekkan, gunakan tenaga-tenaga yang sebetulnya semua anak Indonesia bisa mengerjakan, murah, itu akan sangat membantu,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri minta pemda maksimalkan bonus demografi menuju 2045
Baca juga: Mendagri: Pemerintah daerah di Papua tuntaskan penyaluran dana pilkada
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Tags: