Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menyebut komposisi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dimaksudkan untuk menjaga hubungan antarpartai koalisi.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dengan merujuk komposisi tim yang hanya diisi oleh kader Partai Gerindra.
“Kemungkinan besar pertimbangan Prabowo belum melibatkan partai-partai koalisi adalah untuk menjaga kestabilan hubungan antarpartai koalisi atau dengan kata lain Prabowo tidak ingin ada muncul isu pembagian kekuasaan terlalu dini yang berpotensi mengganggu kestabilan relasi partai koalisi,” katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Ia juga mengatakan bahwa komposisi tim yang dibentuk Prabowo tersebut dapat dimaknai sebagai pesan bahwa selaku Presiden terpilih memiliki hak prerogatif terkait penunjukan menteri atau pembantu presiden.
“Maka untuk proses transisinya pun Prabowo tidak ingin atau belum ingin diganggu oleh partai-partai lain yang masuk dalam koalisinya,” ujarnya.
Walaupun demikian, ia menyebut secara ideal tim transisi seharusnya dapat melibatkan partai-partai koalisi Prabowo-Gibran. Terlebih, kata dia, tim transisi tersebut bertugas untuk membantu percepatan sinkronisasi saat pergantian kekuasaan.
“Untuk memperlancar proses transisi atau pergantian pemerintahan utamanya dalam rangka penyelarasan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru. Untuk itu keberadaan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk oleh Prabowo bukanlah suatu hal yang mengejutkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kementerian Keuangan pada Jumat (31/5), untuk membahas sinkronisasi kebijakan, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Kami sangat terbuka untuk bersinkronisasi dan bersinergi karena Kementerian Keuangan sebagai institusi memang memiliki tugas penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan baru Prabowo dan Gibran yang akan menjalankan program-programnya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo meminta timnya untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya.
“Beliau berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan baik, karena beliau ingin pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi dan bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat pemilu,” ujar Muzani.
Selain Muzani, susunan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran turut melibatkan Sufmi Dasco Ahmad, Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono sebagai anggota.
Baca juga: Pakar soal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi: Upaya transisi pemerintahan
Baca juga: Menkeu dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bertemu bahas RAPBN 2025
Pakar soal anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi: Jaga hubungan koalisi
4 Juni 2024 14:39 WIB
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran saat menemui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta, Jumat (31/5/2024). (ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi.)
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Tags: