Kupang (ANTARA) - Kantor Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa inflasi di provinsi berbasis kepulauan itu dapat terkendali dengan baik pada 2,41 persen akibat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah NTT dan instansi-instansi terkait.

“Level inflasi ini terkendali dalam rentang sasaran 2,5 plus minus satu persen,” kata Kepala Kantor Perwakilan Wilayah NTT Agus Sistyo Widjajati di Kupang, Selasa.

Capaian ini ujar dia harus tetap dipertahankan agar inflasi di NTT tetap berada pada persentase positif.

Baca juga: Pemerintah tetap pantau distribusi komoditas impor meski inflasi turun

Dia mengatakan bahwa penurunan harga sejumlah komoditas seperti beras, ikan kembung, angkutan udara, ikan tembang, dan ayam hidup menjadi penyebab inflasi NTT bisa dikendalikan.

Dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir, harga beras justru mengalami kenaikan signifikan yang berujung pada inflasi di NTT berada pada jalur negatif.

Agus menjelaskan bahwa deflasi beras terjadi pada seluruh wilayah pengukuran indeks harga konsumen (IHK) di NTT.

Kondisi ini seiring dengan perkembangan rata-rata harga beras di tingkat grosir dan eceran yang turun masing-masing sebesar 1,55 persen month to month (mtm) dan 5,56 persen mtm di NTT.

Hal ini sejalan dengan nasional yang turun sebesar 3,11 mtm dan 3,59 mtm. Sementara itu, deflasi angkutan udara seiring dengan normalisasi tarif angkutan udara setelah hari besar keagamaan Idul Fitri.

Baca juga: BPS sebut deflasi RI jadi yang pertama sejak Agustus 2023

BI NTT ujar dia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTT berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sinergi untuk kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi NTT melalui berbagai strategi untuk mendorong ketahanan pangan.

Sinergi yang telah terjalin pada sejumlah kegiatan pengendalian inflasi dan upaya mendorong ketahanan pangan di Provinsi NTT perlu kembali diperkuat.

Masifnya pelaksanaan gerakan pangan murah di NTT dapat diperkuat dengan pengembangan program digitalisasi data dan informasi pangan untuk mendukung optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD).

Data neraca pangan yang akurat dan terkini ujar Agus merupakan syarat utama terbentuknya KAD yang berkelanjutan menuju Provinsi NTT yang berketahanan pangan dengan inflasi yang terkendali.