Komisi VII DPR minta Dirjen Ketenagalistrikan evaluasi program subsidi
3 Juni 2024 19:01 WIB
Tangkapan layar Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, di Jakarta, Senin (3/6/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meminta kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu untuk mengevaluasi program subsidi listrik, seperti melakukan pemutakhiran data penerima.
“Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI terkait besaran subsidi listrik dalam RAPBN TA 2025 sebesar Rp83,02–Rp88,36 triliun, yang akan dirinci lebih lanjut pada pembahasan pagu indikatif RAPBN 2025,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin.
Evaluasi yang diminta oleh Komisi VII DPR adalah pemutakhiran data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga.
Termaktub dalam kesimpulan rapat, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi, mengoptimalkan pengawasan, dan pemutakhiran data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA setiap tahun.
Pembahasan mengenai ketidaktepatan penyaluran subsidi berulang kali menjadi sorotan dalam rapat tersebut, terutama oleh anggota Komisi VII Diah Nurwitasari.
Diah mempertanyakan tindak lanjut dari Kementerian ESDM terkait temuan 6,1 juta pelanggan yang tidak berhak mendapatkan subsidi, justru menggunakan listrik yang bersubsidi. Diah mengaku belum pernah mendapat kabar lanjutan terkait temuan tersebut dan mendesak Kementerian ESDM untuk segera melakukan tindak lanjut.
Oleh karena itu, Komisi VII meminta langkah tegas dan inovatif juga segera dilakukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI agar program subsidi listrik tepat sasaran. Hal ini guna mengoptimalisasi program subsidi listrik tepat sasaran pada TA 2024.
Terkait desakan dari DPR, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan survei dan pemeriksaan silang terkait data yang dimiliki dengan kondisi di lapangan.
“Yang kami lakukan survei belum separuh, baru 10,7 (juta) dari 24 juta. Fakta di lapangan seperti ini,” kata Jisman.
Baca juga: Kementerian ESDM ajukan subsidi listrik 2025 hingga Rp88,36 triliun
Baca juga: PLN hitung subsidi listrik 2025 capai Rp83,08 triliun
Baca juga: Kemenperin: Subsidi motor listrik sudah tersalurkan 30.083 unit
“Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI terkait besaran subsidi listrik dalam RAPBN TA 2025 sebesar Rp83,02–Rp88,36 triliun, yang akan dirinci lebih lanjut pada pembahasan pagu indikatif RAPBN 2025,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin.
Evaluasi yang diminta oleh Komisi VII DPR adalah pemutakhiran data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga.
Termaktub dalam kesimpulan rapat, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi, mengoptimalkan pengawasan, dan pemutakhiran data penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA setiap tahun.
Pembahasan mengenai ketidaktepatan penyaluran subsidi berulang kali menjadi sorotan dalam rapat tersebut, terutama oleh anggota Komisi VII Diah Nurwitasari.
Diah mempertanyakan tindak lanjut dari Kementerian ESDM terkait temuan 6,1 juta pelanggan yang tidak berhak mendapatkan subsidi, justru menggunakan listrik yang bersubsidi. Diah mengaku belum pernah mendapat kabar lanjutan terkait temuan tersebut dan mendesak Kementerian ESDM untuk segera melakukan tindak lanjut.
Oleh karena itu, Komisi VII meminta langkah tegas dan inovatif juga segera dilakukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI agar program subsidi listrik tepat sasaran. Hal ini guna mengoptimalisasi program subsidi listrik tepat sasaran pada TA 2024.
Terkait desakan dari DPR, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan survei dan pemeriksaan silang terkait data yang dimiliki dengan kondisi di lapangan.
“Yang kami lakukan survei belum separuh, baru 10,7 (juta) dari 24 juta. Fakta di lapangan seperti ini,” kata Jisman.
Baca juga: Kementerian ESDM ajukan subsidi listrik 2025 hingga Rp88,36 triliun
Baca juga: PLN hitung subsidi listrik 2025 capai Rp83,08 triliun
Baca juga: Kemenperin: Subsidi motor listrik sudah tersalurkan 30.083 unit
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Tags: