Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan kepada seluruh jajarannya di Indonesia agar memberikan pelayanan yang responsif.

“Birokrasi yang kita bangun harus semakin responsif, melayani, dan profesional," kata AHY dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut Menteri ATR, salah satu penanda utama kualitas layanan adalah kepuasan masyarakat atas pelayanan yang prima, cepat, akuntabel, transparan, ekonomis, bahkan ada yang bebas biaya.

“Salah satu indikator yang paling utama apakah masyarakat merasa puas atau tidak adalah dilayani dengan baik, kemudian cepat, akuntabel, transparan, murah, bahkan beberapa layanan bisa bebas biaya begitu,” ucapnya.

Baca juga: AHY bagikan sertifikat elektronik-tanah PTSL di Riau pacu digitalisasi

Dia mengungkapkan implementasi layanan elektronik dinilai dapat mewujudkan layanan yang prima kepada masyarakat, pasalnya tersebut akan mempercepat proses yang selama ini dianggap cukup berbelit-belit.

“Dan ini semuanya memang akan mempercepat proses-proses yang memang selama ini cukup berbelit-belit,” ungkap AHY.

Transformasi digital juga sangat penting, sebab sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan GovTech Indonesia (Portal INA Digital) dan SPBE Summit 2024.

Menteri ATR menambahkan, kehadiran birokrasi harus melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat, sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima hingga kemudahan urusan masyarakat.

"Nantinya semua layanan publik terintegrasi termasuk layanan elektronik, dengan ini akan membypass banyak sekali hal, termasuk tahapan administratif yang selama ini melelahkan. Mari kita sukseskan bersama semangat transformasi digital secara menyeluruh," imbuh Menteri ATR.

Baca juga: Menteri ATR harap kepastian tanah di Banten tingkatkan investasi

Sebelumnya, AHY berkomitmen melayani instansi, lembaga, BUMN, hingga masyarakat tanpa memandang profil ataupun latar belakang untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang sah.

“Tugas dari Kementerian ATR/BPN ini adalah untuk melayani masyarakat dari mana dia berada, tidak memandang latar belakang profesinya, tidak memandang latar belakang instansinya,” kata AHY di sela penyerahan dua sertifikat hak pengelolaan (HPL) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, Kamis (30/5).

Menteri ATR mengatakan bahwa pemberian layanan kepada masyarakat dengan tidak memandang latar belakang seseorang, lembaga, maupun instansi sebagai wujud memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat di Tanah Air.

“Kami ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua,” tegas Menteri ATR.

Berbagai upaya, terobosan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, bagi AHY sebagai komitmen untuk memberantas kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh para mafia tanah sehingga membawa kebaikan dan kemajuan terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.