Politik kemarin, Revisi UU TNI hingga RUU Penyiaran
29 Mei 2024 05:38 WIB
Seniman Teater Ciamis Jaro X Yus melakukan teatrikal saat aksi Solidaritas Jurnalis Ciamis Melawan di halaman Gedung DPRD Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Bandung, Selasa (28/5/2024). Organisasi profesi yang tergabung dari PFI Bandung, IJTI Galuhraya, dan AJI Bandung menolak RUU Penyiaran dan mendesak DPR mengkaji dengan mementingkan asas kebebasan pers dan kepentingan masyarakat, serta tidak mengkhianati Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.
Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Selasa (28/5) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Rapat Paripurna setujui revisi UU TNI hingga DPR tunda pembahasan RUU Penyiaran.
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. Rapat Paripurna setujui revisi UU TNI jadi usul inisiatif DPR
Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
"Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
2. DPR tunda pembahasan RUU Penyiaran
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa lembaganya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Supratman yang ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, menyampaikan alasan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut karena lembaganya tidak ingin kemerdekaan pers terganggu.
Selengkapnya di sini
3. Wakil Ketua DPR: Negara perlu mengeluarkan anggaran untuk PTN murah
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa negara perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) yang bagus dan murah.
Terkait pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), menurutnya seluruh pihak perlu benar-benar merencanakan penganggaran pendidikan yang lebih komprehensif.
"Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus, sekaligus (memiliki) kebutuhan anggaran yang besar," kata Muhaimin usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
4. HNW: PKS Jakarta usulkan Anies Baswedan jadi calon gubernur
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan DPW PKS Jakarta, telah mengusulkan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada serentak 2024.
"DPW Jakarta mengusulkan Anies Baswedan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan masih akan dibahas lagi," katanya di Jakarta, Selasa
Selengkapnya di sini
5. Prabowo terima kunjungan Sekjen OECD di Kantor Kemhan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) Mathias Cormann beserta delegasi di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa.
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu berkaitan dengan upaya Indonesia masuk keanggotaan OECD.
Selengkapnya di sini
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. Rapat Paripurna setujui revisi UU TNI jadi usul inisiatif DPR
Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
"Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
2. DPR tunda pembahasan RUU Penyiaran
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa lembaganya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Supratman yang ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, menyampaikan alasan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut karena lembaganya tidak ingin kemerdekaan pers terganggu.
Selengkapnya di sini
3. Wakil Ketua DPR: Negara perlu mengeluarkan anggaran untuk PTN murah
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa negara perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) yang bagus dan murah.
Terkait pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), menurutnya seluruh pihak perlu benar-benar merencanakan penganggaran pendidikan yang lebih komprehensif.
"Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus, sekaligus (memiliki) kebutuhan anggaran yang besar," kata Muhaimin usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
4. HNW: PKS Jakarta usulkan Anies Baswedan jadi calon gubernur
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan DPW PKS Jakarta, telah mengusulkan Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada serentak 2024.
"DPW Jakarta mengusulkan Anies Baswedan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan masih akan dibahas lagi," katanya di Jakarta, Selasa
Selengkapnya di sini
5. Prabowo terima kunjungan Sekjen OECD di Kantor Kemhan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) Mathias Cormann beserta delegasi di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa.
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu berkaitan dengan upaya Indonesia masuk keanggotaan OECD.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Tags: