Jokowi tidak mau komentari kritik disampaikan di internal PDIP
27 Mei 2024 19:52 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo tidak bersedia mengomentari kritik terhadap pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan karena memandang hal itu merupakan internal partai tersebut.
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari," ujar Jokowo singkat usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5).
Baca juga: Presiden Jokowi dipastikan tak hadiri Rakernas V PDIP
Baca juga: PDIP jelaskan alasan tak undang Jokowi dan Gibran di Rakernas V
Dalam pidatonya, Megawati berbicara tentang berbagai hal mulai pemimpin otoriter populis, berbicara soal reformasi lahir untuk mewujudkan negara hukum demokratis, hingga revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang penyiaran.
Mengenai revisi Undang-Undang MK, Megawati menyebut revisi undang-undang tersebut terkesan tiba-tiba dengan prosedur tidak benar.
Dia juga menyinggung revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.
Megawati juga menyinggung soal masalah hukum yang menjadi alat pembenar dari ambisi kekuasaan atau yang umum disebut para pakar dengan istilah autocratic legalism (legalisme otokratis).
Baca juga: Megawati singgung revisi UU MK dan UU Penyiaran
Baca juga: Megawati: Saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
Baca juga: Megawati bicara pemimpin otoriter populis di Rakernas PDIP
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari," ujar Jokowo singkat usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5).
Baca juga: Presiden Jokowi dipastikan tak hadiri Rakernas V PDIP
Baca juga: PDIP jelaskan alasan tak undang Jokowi dan Gibran di Rakernas V
Dalam pidatonya, Megawati berbicara tentang berbagai hal mulai pemimpin otoriter populis, berbicara soal reformasi lahir untuk mewujudkan negara hukum demokratis, hingga revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang penyiaran.
Mengenai revisi Undang-Undang MK, Megawati menyebut revisi undang-undang tersebut terkesan tiba-tiba dengan prosedur tidak benar.
Dia juga menyinggung revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.
Megawati juga menyinggung soal masalah hukum yang menjadi alat pembenar dari ambisi kekuasaan atau yang umum disebut para pakar dengan istilah autocratic legalism (legalisme otokratis).
Baca juga: Megawati singgung revisi UU MK dan UU Penyiaran
Baca juga: Megawati: Saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
Baca juga: Megawati bicara pemimpin otoriter populis di Rakernas PDIP
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Tags: