Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat (BPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah terealisasi sebesar Rp591,7 triliun per 30 April 2024.

"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April mencapai Rp591,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin.

Nilai itu setara dengan 24 persen dari pagu APBN dan tumbuh sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan realisasi BPP utamanya dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan akan ternormalisasi pada kuartal II 2024.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu.

Belanja pegawai tercatat sebesar Rp96,2 triliun, tumbuh sebesar 19,5 persen yoy. Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembayaran THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp16,4 triliun dan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri dengan total penyaluran Rp79,8 triliun.

Belanja barang terealisasi Rp109,8 triliun atau tumbuh 30,3 persen yoy. Nilai tersebut tersalurkan untuk KPU sebesar Rp19,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp11,3 triliun, Polri Rp9,5 triliun, Kementerian Agama Rp7,9 triliun, dan Kementerian PUPR Rp7,3 triliun.

Belanja modal tersalurkan Rp42,8 triliun atau tumbuh 19,2 persen yoy, untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp13,9 triliun; peralatan dan mesin Rp21,8 triliun; serta gedung dan bangunan Rp5,1 triliun.

Kemudian, belanja bantuan sosial (bansos) tercatat sebesar Rp55,5 triliun, terkontraksi 2,9 persen. Penurunan itu disebabkan penyaluran program keluarga harapan (PKH) tahap II 2024 yang belum sepenuhnya tersalurkan.

Belanja bansos disalurkan melalui Kementerian Sosial sebesar Rp27,7 triliun, Kementerian Kesehatan Rp15,4 triliun, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp10,7 triliun, Kementerian Agama Rp1,6 triliun, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp64,6 miliar.

Sementara, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp287,6 triliun atau 20,9 persen dari pagu. Penyaluran tersebut salah satunya digunakan untuk manfaat pensiun sebesar Rp68 triliun.

Di samping itu, belanja non-K/L juga digunakan untuk subsidi senilai Rp51,8 triliun, di antaranya untuk subsidi energi sebesar Rp42,4 triliun dan subsidi nonenergi Rp9,4 triliun.

Baca juga: Menkeu: APBN April surplus Rp75,7 triliun
Baca juga: BPK nilai pemerintah berhasil tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan
Baca juga: Kemenkeu sebut APBN siap mendukung penyelesaian permasalahan air