Jakarta (ANTARA News) - Komisi VII DPR RI akan mempertanyakan alasan PT Pertamina yang menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014.

"Dalam rapat kerja dengan Pertamina, tentu akan ditanyakan alasan menaikkann harga gas elpiji tersebut. Pertamina juga harus memikirkan masyarakat agar tidak terlalu terbebani," kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani mengatakan, kenaikan harga elpiji karena melemahnya rupiah terhadap mata uang dolar AS bukan jadi alasan bagi Pertamina.

"Pertamina tidak boleh berlindung dibalik melemahnya rupiah. Pemerintah setiap tahun sudah memprediksi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah pada saat membuat postur anggaran. Tentu konsekuwensi-konsekwensinya juga harus diperhitungkan," kata politisi PDIP itu.

Ia menegaskan, dengan menaikkan harga gas elpiji tersebut, membuktikan bahwa pemerintah kurang jeli dalam menganalisa berbagai kemungkinan yang terjadi secara makro maupun mikro.

"Skenario planning pemerintah soal anggaran dan berbagai kebijakan energi dan turunannya tidak cermat direncanakan. Menyalahkan kondisi eksternal adalah salah satu bukti pemerintah mau cuci tangan," kata Dewi.