Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.
Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.
Menurutnya, pemerintah harus menyediakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan kreativitas masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dengan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan mendukung kemandirian bangsa.
Baca juga: BPIP jelaskan perbedaan pendidikan pancasila dan PPKN
Baca juga: BNPT: BPS dan BPIP gabung Tim Sinergisitas Penanggulangan Terorisme
"Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri," ujarnya.Baca juga: BPIP jelaskan perbedaan pendidikan pancasila dan PPKN
Baca juga: BNPT: BPS dan BPIP gabung Tim Sinergisitas Penanggulangan Terorisme
Selain itu, menurutnya, perjuangan kemerdekaan untuk kedaulatan Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari konsep ketuhanan. Bahkan, konsep ini menjadi sila pertama dalam Pancasila.
"Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya," kata dia.
Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.
Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.