World Water Forum 2024
AHY sebut pemda harus pastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih
23 Mei 2024 17:42 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sesi Local Process pada rangkaian World Water Forum ke-10 di Badung, Bali, Rabu (22/5/2024). (ANTARA/HO-World Water Forum)
Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap air bersih dengan menyediakan infrastruktur air yang memadai di berbagai pelosok daerah.
“Tugas pemerintah daerah adalah memberikan akses yang setara terhadap air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara, aman, terjangkau, dan memadai untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri,” kata Agus dalam keterangan resmi di Badung, Bali, Kamis.
Agus mengatakan bahwa menjaga ketahanan air merupakan aspek penting demi keberlangsungan generasi penerus. Pengelolaan air harus selalu dikelola dengan baik demi kesejahteraan seluruh manusia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan akses air dan meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan air untuk manusia sesuai dengan tema World Water Forum ke-10 2024.
Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan juga menyebut bahwa tantangan terhadap kebutuhan air ke depannya akan semakin meningkat karena perubahan iklim berdampak nyata pada kehidupan manusia.
“Kehadiran local process dalam World Water Forum ke-10 sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antardaerah mengenai pengelolaan air di daerah masing-masing. Dari pengalaman Indonesia dan negara lain, tentu kita perlu membuat arahan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi negara kita,” ujarnya.
Salah satu local process yang mengemuka di World Water Forum adalah Subak, sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional.
Subak yang dikelola masyarakat adat Bali melalui mekanisme irigasi berlandaskan filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan) dinilai mampu menjadi contoh harmonisasi hubungan antara air dengan manusia.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bersama Pemerintah Indonesia pun berkomitmen merawat dan mempertahankan kelestarian sistem Subak sebagai bagian dari warisan budaya dunia.
Adapun World Water Forum ke-10 diselenggarakan bersama Pemerintah Indonesia dan Dewan Air Dunia (World Water Counci/lWWC). Mengusung tema “Air untuk Kesejahteraan Bersama” atau “Water for Shared Prosperity”, forum tersebut diharapkan memberikan solusi dalam menyediakan air untuk seluruh kehidupan.
Para pemimpin, kepala negara, dan puluhan ribu delegasi global akan bertukar gagasan dan pemikiran dalam mencari solusi masalah air dunia dalam forum yang digelar pada 18-25 Mei di Bali, Indonesia.
Lebih dari 200 sesi diskusi akan fokus memperkuat kemampuan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam menyediakan air bersih dan adil bagi semua.
Baca juga: Menteri ATR: RI harus jadi destinasi investasi yang kompetitif
Baca juga: Soal menteri kabinet, AHY serahkan sepenuhnya ke presiden terpilih
“Tugas pemerintah daerah adalah memberikan akses yang setara terhadap air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara, aman, terjangkau, dan memadai untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri,” kata Agus dalam keterangan resmi di Badung, Bali, Kamis.
Agus mengatakan bahwa menjaga ketahanan air merupakan aspek penting demi keberlangsungan generasi penerus. Pengelolaan air harus selalu dikelola dengan baik demi kesejahteraan seluruh manusia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan akses air dan meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan air untuk manusia sesuai dengan tema World Water Forum ke-10 2024.
Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan juga menyebut bahwa tantangan terhadap kebutuhan air ke depannya akan semakin meningkat karena perubahan iklim berdampak nyata pada kehidupan manusia.
“Kehadiran local process dalam World Water Forum ke-10 sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antardaerah mengenai pengelolaan air di daerah masing-masing. Dari pengalaman Indonesia dan negara lain, tentu kita perlu membuat arahan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi negara kita,” ujarnya.
Salah satu local process yang mengemuka di World Water Forum adalah Subak, sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional.
Subak yang dikelola masyarakat adat Bali melalui mekanisme irigasi berlandaskan filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan) dinilai mampu menjadi contoh harmonisasi hubungan antara air dengan manusia.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bersama Pemerintah Indonesia pun berkomitmen merawat dan mempertahankan kelestarian sistem Subak sebagai bagian dari warisan budaya dunia.
Adapun World Water Forum ke-10 diselenggarakan bersama Pemerintah Indonesia dan Dewan Air Dunia (World Water Counci/lWWC). Mengusung tema “Air untuk Kesejahteraan Bersama” atau “Water for Shared Prosperity”, forum tersebut diharapkan memberikan solusi dalam menyediakan air untuk seluruh kehidupan.
Para pemimpin, kepala negara, dan puluhan ribu delegasi global akan bertukar gagasan dan pemikiran dalam mencari solusi masalah air dunia dalam forum yang digelar pada 18-25 Mei di Bali, Indonesia.
Lebih dari 200 sesi diskusi akan fokus memperkuat kemampuan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam menyediakan air bersih dan adil bagi semua.
Baca juga: Menteri ATR: RI harus jadi destinasi investasi yang kompetitif
Baca juga: Soal menteri kabinet, AHY serahkan sepenuhnya ke presiden terpilih
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Tags: