Apalagi Jokowi kini digadang-gadangkan sebagai calon presiden dari PDIP.
Menurut Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat, Khatibul Wiranu, di Jakarta, Senin, koalisi kedua partai politik itu menjadikan pemerintahan yang lebih baik ke depan.
"Saya setuju dengan penilaian itu, bahwa untuk jangka ke depan, ada baiknya koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan.
Koalisi antara Demokrat dengan PDI-P bisa membuat pemerintahan ke depan lebih baik. Sebab Demokrat yang sudah punya presiden selama dua periode dan PDI-P popularitasnya cukup baik sesuai hasil survei sehingga koalisi dua partai ini bisa membuat pemerintahan ke depan jauh lebih baik.
Mengenai pertemuan Yudhoyono dengan Jokowi di Kantor Presiden dua hari lalu, harus diakui ada nuansa berbeda dalam pertemuan itu. Mengingat Jokowi tengah menjadi tokoh populer menurut sejumlah lembaga survei.
"Oleh karena itulah, menurut saya, terasa lumrah jika masyarakat menilai pertemuan keduanya spesial.
Pertemuan itu terasa spesifik karena pada posisi spesifik juga," kata Wiranu.
Jokowi, kata dia, pada posisi sangat popular pada saat ini sebagai gubernur yang diinginkan menjadi presiden oleh banyak masyarakat yang saya lihat di daerah dan di Jakarta juga.
Jokowi menjadi penguat dalam konteks seorang pemimpin kepala daerah yang mampu menunjukkan kepada masyarakat sebagai pekerja serius untuk rakyatnya. Nah karena itulah ketika ketemu presiden jadi semacam spesial.
Meskipun demikian, pertemuan antara Yudhoyono dengan Jokowi itu bagian koordinasi struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, gubernur wajib berkoordinasi dengan presiden karena gubernur kepanjangan tangan presiden di provinsi-provinsi.