Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pengawalan terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu anggota legislatif 2014 untuk menghindari politik uang dengan memberikan rekomendasi kajian KPK sebagai masukan bagi para capres.

"Kami sudah kawal delapan pilkada, tepatnya pilgub sejak Jokowi (Gubernur DKI) dan termasuk Ganjar (Gubernur Jawa Tengah). Pelajaran (dari situ) akan digunakan untuk mengawal proses pilpres dan pemilu anggota legislatif tahun depan dan kami rencananya menginduksi calon presiden (capres)," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandau Praja, dalam acara jumpa pers Laporan Akhir Tahun KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Adnan mengatakan bahwa KPK akan mengundang para calon presiden untuk memaparkan visi dan misinya memimpin Indonesia. Kemudian, KPK akan memanfaatkan pertemuan tersebut untuk diberikan masukan serta rekomendasi dari hasil kajian KPK soal potensi korupsi.

"Lihat visi dan misi kebijakan lima tahun ke depan, KPK berwacana memanfaatkan pertemuan dengan capres. Harapannya jika terpilih jadi presiden sehingga berpengaruh pada kebijakan ke depan. Kita akan buat forum induksi capres," jelas Adnan.

Untuk mewujudkan forum pertemuan tersebut, KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum sehingga sebelum visi dan misi para capres diserahkan ke KPU, akan didiskusikan dahulu dengan dalam forum.

Saat ini, lanjut Adnan, KPK sudah berkoordinasi dengan partai politik.

"Ada seri-seri pertemuan dengan mereka dan puncaknya menjelang pilpres nanti. Yang pasti akan dilakukan sebelum visi dan misi diserahkan ke KPU," ujarnya.

Menurut Adnan, KPK optimistis mendapat respons yang bagus dari setiap capres.

"Biasanya gini, kalau masih jadi calon datang ke KPK, pasti cenderung mereka mau. Karena kalau mereka sampai menolak, pasti membawa stigma. Oleh karena itu, kami optimistis dengan cara ini," kata Adnan.

Berdasarkan kajian dan penelitian KPK, sejumlah bidang yang potensi korupsi, antara lain di bidang energi, pangan, dan penerimaan negara. Maka, hal itu yang akan menjadi prioritas KPK untuk nantinya menjadi rekomendasi kepada para capres.

Akan tetapi, lanjut Adnan, rekomendasi tersebut tidak mengikat. "Nanti dia bisa menerima, bisa tidak menerima. Tergantung dia. Tapi kan kita akan sampaikan kalau ini harapan KPK. Kalau mereka tidak akomodatif terhadap gagasan kami kan berarti tidak mendukung pemberantasan korupsi," jelas Adnan.
(M047/D007)