Ambon (ANTARA) - Perwakilan Asian Development Bank (ADB) dan Agen Verifikasi Independen (IVA) melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Saumlaki untuk memverifikasi hasil program PLN pada 2023.

General Manajer PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), Awat Tuhuloula mengatakan, kunjungan itu juga untuk membahas rencana atau misi mendukung PLN meningkatkan penggunaan listrik yang berkelanjutan di Indonesia Bagian Timur.

"Hal ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Internasional yang telah dibahas dengan ADB, sekaligus memastikan pembiayaan yang diperoleh PLN mampu mempercepat pembangunan akses listrik yang andal dan berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendukung transisi energi, " katanya, Rabu.

Baca juga: Dirjen EBTKE: Implementasi transisi energi butuh kolaborasi bersama

Melalui pembiayaan dari ADB, PLN memastikan dapat berkontribusi pada capaian yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) perusahaan.

"Tentu saja hal ini juga sejalan dengan tujuan besar Pemerintah, yakni mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060," katanya.

Manager UP3 Saumlaki, Hengky Purbo Lesmono menyatakan, kunjungan ADB dan IVA ke UP3 Saumlaki dapat meningkatkan jalinan kerja sama antara PLN dengan ADB dan IVA.

"Dengan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan akses listrik dan energi yang berkelanjutan di Indonesia Bagian Timur, " katanya.

ADB telah bekerja mengatasi kemiskinan di Asia-Pasifik selama 50 tahun. Hal ini dilakukan terutama dengan membantu pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Saat ini ADB melakukan 15 proyek rintisan berbasis RBL yang mencakup sektor pendidikan, energi, kesehatan, transportasi, dan perkotaan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di Asia telah berubah drastis, dan negara telah memiliki sistem dan kapasitas yang lebih baik termasuk negara Indonesia itu sendiri.

Baca juga: PLN tuntaskan proyek PLTA Jatigede dukung pengembangan energi hijau

Pihaknya mendukung kerja sama yang dilakukan dengan tujuan capaian perusahaan yang sejalan lurus dengan kebijakan pemerintah dapat diwujudkan bersama, seperti kebijakan NZE 2060.

"Sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor energi, patut kami realisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan energi hijau maupun pengurangan emisi karbon, seperti penggunaan kendaraan listrik (EV), pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) serta aktivitas masyarakat lainnya yang berpengaruh langsung pada percepatan transisi energi ini," kata Hengky.