Menaker: Pendidikan-permintaan kerja tak sesuai sebabkan pengangguran
20 Mei 2024 20:38 WIB
Tangkapan layar - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Senin (20/5/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di tanah air, terutama yang disumbangkan oleh generasi Z, adalah ketidaksesuaian antara pendidikan yang ditempuh dengan permintaan pasar tenaga kerja.
"Didapati miss-match (ketidakcocokan), jadi output dari pendidikan vokasi belum mampu berkesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan agenda pembahasan mengenai evaluasi pengawasan perlindungan jaminan sosial dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Selain itu, Ida mengatakan pula bahwa banyaknya generasi Z yang menjadi pengangguran karena mereka masih dalam tahapan berproses mencari pekerjaan.
Ia pun menyampaikan bahwa pada saat ini penyumbang angka pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK, yakni sekitar 8,9 persen.
"Pengangguran kita ini terbanyak disumbangkan dari lulusan SMK, anak-anak lulusan SMA, ini terjadi karena adanya miss-match," ujar dia.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ida menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam peraturan itu, kata Ida, diatur bahwa pendidikan dan pelatihan harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
Peraturan tersebut juga mendorong adanya sinergi di antara para pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) agar berupaya menghadirkan tenaga kerja kompeten untuk menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis.
Hal tersebut juga disampaikan Ida untuk menanggapi pandangan anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menyampaikan bahwa pendidikan vokasi di tanah air perlu dimasifkan untuk mengatasi pengangguran.
"Yang seperti ini (pengangguran) tidak akan terjadi jika Kemnaker tahu apa yang dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran. Program Kemnaker, memasifkan pendidikan vokasi," kata dia.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 9,9 juta anak muda usia 15–24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda usia 15-24 tahun.
Para anak muda berusia 15–24 tahun tersebut masuk ke dalam kategori Not in Employment, Education and Training atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan.
Baca juga: Bappenas ungkap dua pendekatan utama atasi NEET di Indonesia
Baca juga: Menkeu siapkan anggaran perlinsos hingga Rp513 triliun pada 2025
"Didapati miss-match (ketidakcocokan), jadi output dari pendidikan vokasi belum mampu berkesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan agenda pembahasan mengenai evaluasi pengawasan perlindungan jaminan sosial dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Selain itu, Ida mengatakan pula bahwa banyaknya generasi Z yang menjadi pengangguran karena mereka masih dalam tahapan berproses mencari pekerjaan.
Ia pun menyampaikan bahwa pada saat ini penyumbang angka pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK, yakni sekitar 8,9 persen.
"Pengangguran kita ini terbanyak disumbangkan dari lulusan SMK, anak-anak lulusan SMA, ini terjadi karena adanya miss-match," ujar dia.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ida menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam peraturan itu, kata Ida, diatur bahwa pendidikan dan pelatihan harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
Peraturan tersebut juga mendorong adanya sinergi di antara para pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) agar berupaya menghadirkan tenaga kerja kompeten untuk menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis.
Hal tersebut juga disampaikan Ida untuk menanggapi pandangan anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menyampaikan bahwa pendidikan vokasi di tanah air perlu dimasifkan untuk mengatasi pengangguran.
"Yang seperti ini (pengangguran) tidak akan terjadi jika Kemnaker tahu apa yang dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran. Program Kemnaker, memasifkan pendidikan vokasi," kata dia.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 9,9 juta anak muda usia 15–24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda usia 15-24 tahun.
Para anak muda berusia 15–24 tahun tersebut masuk ke dalam kategori Not in Employment, Education and Training atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan.
Baca juga: Bappenas ungkap dua pendekatan utama atasi NEET di Indonesia
Baca juga: Menkeu siapkan anggaran perlinsos hingga Rp513 triliun pada 2025
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Tags: