Kemenkeu naikkan anggaran pendidikan dan kesehatan di 2025
20 Mei 2024 19:41 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan pemerintah terkait kebijakan fisikal saat rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Jakarta, Senin.
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp665,02 triliun.
Dana tersebut rencananya digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Sementara anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun. Adapun pada APBN 2024, nilai pagu bidang kesehatan ditetapkan sebesar Rp185,2 triliun.
Anggaran kesehatan bakal digunakan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, juga untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Baca juga: Jokowi siapkan program unggulan Prabowo-Gibran masuk RKP-RAPBN 2025
Baca juga: Kemenkeu fasilitasi ruang fiskal untuk program makan siang gratis
Menkeu pada Senin (20/5) ini menyampaikan KEM-PPKF untuk tahun anggaran 2025 kepada DPR melalui Rapat Paripurna.
KEM-PPKF kali ini merupakan rancangan transisi, di mana pemerintahan saat ini membahas bersama DPR untuk dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang.
Sri Mulyani memastikan desain fiskal dan asumsi makro yang tertuang dalam KEM-PPKF telah dikoordinasikan dengan tim pemerintah berikutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi agar program dan prioritas pembangunan pemerintahan baru tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Kemenkeu mulai susun postur RAPBN 2025 untuk pemerintahan baru
Baca juga: Jokowi: RKP 2025 jembatan untuk akomodasi program presiden selanjutnya
“Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Jakarta, Senin.
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp665,02 triliun.
Dana tersebut rencananya digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Sementara anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun. Adapun pada APBN 2024, nilai pagu bidang kesehatan ditetapkan sebesar Rp185,2 triliun.
Anggaran kesehatan bakal digunakan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, juga untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Baca juga: Jokowi siapkan program unggulan Prabowo-Gibran masuk RKP-RAPBN 2025
Baca juga: Kemenkeu fasilitasi ruang fiskal untuk program makan siang gratis
Menkeu pada Senin (20/5) ini menyampaikan KEM-PPKF untuk tahun anggaran 2025 kepada DPR melalui Rapat Paripurna.
KEM-PPKF kali ini merupakan rancangan transisi, di mana pemerintahan saat ini membahas bersama DPR untuk dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang.
Sri Mulyani memastikan desain fiskal dan asumsi makro yang tertuang dalam KEM-PPKF telah dikoordinasikan dengan tim pemerintah berikutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi agar program dan prioritas pembangunan pemerintahan baru tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Kemenkeu mulai susun postur RAPBN 2025 untuk pemerintahan baru
Baca juga: Jokowi: RKP 2025 jembatan untuk akomodasi program presiden selanjutnya
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Tags: