Farid mengatakan bahwa aksi damai ini merupakan aksi balasan terhadap unjuk rasa oleh massa dari PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) di Mabes Polri dan DPR RI pada hari Rabu (15/5). Narasi yang dibangun oleh massa PT SKB dinilai sudutkan dan diskreditkan pihak Polri.
Aksi premanisme itu dengan cara menghalang-halangi kegiatan tambang batu bara yang dikelola PT Gorby Putra Utama (GPU) pemilik izin sah dan konstitusional berdasarkan SK Bupati Musi Rawas Nomor 430 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara Kepada PT. Gorby Putra Utama pada tanggal 24 November 2007.
Menurut dia, tindakan premanisme ini telah terjadi sejak 2014 yang mengakibatkan aktivitas PT GPU di tambang PIT Jaya dan PIT Agria terhenti total.
"Parahnya, ribuan karyawan dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor pertambangan PT GPU terancam hilang sumber pencariannya. Negara dirugikan karena pemasukan PPN, royalti, dan penghasilan negara di sektor perpajakan pertambangan menjadi terganggu," katanya.
Baca juga: Polda Kalsel sita 500 ton batu bara hasil tambang ilegal di HSS
Baca juga: Adaro Minerals raih laba bersih 116 juta dolar AS di Kuartal I-2024
Atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2024 itu, kata dia, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengamankan dua alat berat milik PT SKB dan dua oknum dari PT SKB yang diduga sebagai koordinator lapangan menghalang-halangi dan mengancam kegiatan pertambangan PT GPU.
Tidak hanya itu, penegakan hukum dari Dittipidter Bareskrim Polri atas tindakan menghalangi kegiatan pertambangan PT GPU juga dibuktikan dengan adanya tiga orang diduga preman dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk linggau, Jumat (5/4).
Ketiganya, yakni Syarief Hidayat (52), M. Akib Firdaus (50), dan Subandi (49), yang merupakan oknum karyawan atau orang suruhan PT SKB. Saat ini status hukum ketiganya di tahap persidangan.
Ketiganya telah menjalani sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Akbari Darnawinsyah dan Zubaidi di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau pada hari Kamis (18/4).
Koordinator aksi inimengajak semua pihak terus mendukung ketegasan Polri menindak tegas perusahaan tambang untuk menguasai lahan secara ilegal.
"Kami berkeyakinan Bapak Kapolri melakukan penegakan hukum dan tindak tegas aksi premanisme di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Musi Rawas Utara, demi memberikan rasa aman terhadap investasi dan masyarakat," kata Farid.