KLHK akselerasi implementasi FOLU Net Sink lewat sosialisasi di Jatim
17 Mei 2024 15:52 WIB
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono (kedua kiri), Dirjen PKTL KLHK Hanif Faisol Nurofiq (tengah) dan Plt Dirjen PHL KLHK Agus Justianto (kedua kanan) ketika ditemui media usai Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 tingkat subnasional di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (15/5/2024) (ANTARA/HO-KLHK)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan akselerasi implementasi rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, salah satunya lewat sosialisasi subnasional yang dilakukan di Jawa Timur pada Selasa (15/5).
"Komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Paris (Paris Agreement)," ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan komitmen Indonesia dalam NDC, salah satunya menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and other Land Use/FOLU), sedangkan pada 2022 Indonesia telah menyampaikan Enhanced NDC atau yang sudah diperbaharui pada 2022.
Salah satu perubahan di dalamnya, berupa kenaikan target pengurangan emisi GRK dari 29 persen di dokumen sebelumnya meningkat ke 31,89 persen dengan usaha sendiri. sedangkan target dengan dukungan internasional naik dari 41 persen menjadi 43,20 persen.
Baca juga: KLHK: Ada potensi penambahan sektor kelautan pada dokumen NDC ke-2 RI
Salah satu fokus, katanya, pengurangan emisi di sektor kehutanan lewat Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu kondisi di mana kondisi penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan mencapai kondisi tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030. Untuk itu, terdapat 11 rencana operasional guna mewujudkan.
"Berdasarkan alur analisis spasial yang digunakan pada dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, lokasi aksi mitigasi hanya tersebar di pulau-pulau besar di luar Pulau Jawa, sementara prioritas di Region Jawa persebaran lokasinya sangat terbatas dengan luasan yang minim. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik lahan, tipologi kelembagaan, serta permasalahan di Region Jawa yang sangat berbeda dengan wilayah lain," kata Hanif.
Oleh karena itu, dia mengatakan, perlu disusun tersendiri Rencana Operasional Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink 2030 Region Jawa.
Dia menjelaskan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Jawa (Renops Jawa) sebuah dokumen penyesuaian atas dokumen visi nasional Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Renops Jawa menjabarkan pendekatan untuk penentuan lokasi prioritas dan penetapan rencana operasional aksi penyerapan karbon di Region Jawa sesuai dengan karakteristik lahan, tipologi kelembagaan, serta permasalahan di Region Jawa. Renops Jawa memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030.
Baca juga: Pemerintah siapkan dokumen NDC kedua jelang COP29 di Azerbaijan
Baca juga: KLHK pertimbangkan skema libatkan dunia usaha untuk pendanaan iklim
Baca juga: KLHK turunkan emisi GRK di Jabar lewat Indonesia's FOLU Net Sink
"Komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Paris (Paris Agreement)," ujar Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan komitmen Indonesia dalam NDC, salah satunya menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and other Land Use/FOLU), sedangkan pada 2022 Indonesia telah menyampaikan Enhanced NDC atau yang sudah diperbaharui pada 2022.
Salah satu perubahan di dalamnya, berupa kenaikan target pengurangan emisi GRK dari 29 persen di dokumen sebelumnya meningkat ke 31,89 persen dengan usaha sendiri. sedangkan target dengan dukungan internasional naik dari 41 persen menjadi 43,20 persen.
Baca juga: KLHK: Ada potensi penambahan sektor kelautan pada dokumen NDC ke-2 RI
Salah satu fokus, katanya, pengurangan emisi di sektor kehutanan lewat Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu kondisi di mana kondisi penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan lahan mencapai kondisi tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030. Untuk itu, terdapat 11 rencana operasional guna mewujudkan.
"Berdasarkan alur analisis spasial yang digunakan pada dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, lokasi aksi mitigasi hanya tersebar di pulau-pulau besar di luar Pulau Jawa, sementara prioritas di Region Jawa persebaran lokasinya sangat terbatas dengan luasan yang minim. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik lahan, tipologi kelembagaan, serta permasalahan di Region Jawa yang sangat berbeda dengan wilayah lain," kata Hanif.
Oleh karena itu, dia mengatakan, perlu disusun tersendiri Rencana Operasional Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink 2030 Region Jawa.
Dia menjelaskan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Jawa (Renops Jawa) sebuah dokumen penyesuaian atas dokumen visi nasional Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Renops Jawa menjabarkan pendekatan untuk penentuan lokasi prioritas dan penetapan rencana operasional aksi penyerapan karbon di Region Jawa sesuai dengan karakteristik lahan, tipologi kelembagaan, serta permasalahan di Region Jawa. Renops Jawa memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030.
Baca juga: Pemerintah siapkan dokumen NDC kedua jelang COP29 di Azerbaijan
Baca juga: KLHK pertimbangkan skema libatkan dunia usaha untuk pendanaan iklim
Baca juga: KLHK turunkan emisi GRK di Jabar lewat Indonesia's FOLU Net Sink
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Tags: