Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dana hibah dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sebesar Rp13,5 miliar.

"Kesiapan dalam pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 diantaranya dari sisi anggaran pengawasan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Kami sepenuhnya telah menerima dana hibah sebesar Rp13,5 miliar," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat.

Menurut dia, dana hibah pengawasan Pilkada tersebut diterima dalam dua tahap pencairan. Tahap pertama telah dicairkan pada sekitar November 2023 sebesar Rp5,4 miliar, dan tahap kedua dicairkan pada Mei 2024 sebesar Rp8,1 miliar.

Dia mengatakan, anggaran hibah pengawasan yang dikelola Bawaslu Bantul ini nantinya akan digunakan sampai dengan tahapan pengawasan pemilihan berakhir sekitar bulan Januari 2025.

Didik mengatakan, pemanfaatan anggaran hibah tersebut mayoritas diperuntukkan untuk kegiatan di pengawas ad hoc baik itu panitia pengawas kecamatan (panwascam), pengawas tingkat kelurahan atau desa maupun pengawas tempat pemungutan suara (TPS).

"Honor panwascam untuk ketua sebesar Rp2,2 juta per bulan, sedangkan honor anggota sebesar Rp1,9 juta per bulan, sedangkan untuk pengawas kelurahan honornya sebesar Rp1,1 juta, dan pengawas TPS mendapat honor sebesar Rp800 ribu," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Bantul Sri Hartati mengatakan, berkaitan dengan kesiapan SDM pengawas, Bawaslu sedang menyiapkan SDM pengawas sampai tingkat kelurahan.

Dia mengatakan, untuk pengawas tingkat kecamatan sudah dilakukan evaluasi kinerja terhadap 43 panwascam Pemilu serentak 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk bertugas kembali sebagai pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

"Sedangkan untuk pengawas yang dilakukan rekrutmen baru untuk Kecamatan Sewon, Kasihan, Pajangan, Bantul dan Srandakan yang saat ini sudah memasuki tahapan tes wawancara," katanya.

Dia mengatakan, direncanakan ada sebanyak 51 panwascam terpilih akan dilantik pada 24 Mei 2024. Untuk pengawas tingkat kelurahan atau desa akan segera dibentuk melalui mekanisme rekrutmen terbuka.

"Nantinya akan dibentuk sebanyak 75 pengawas tingkat kelurahan atau desa. Pengawas ini akan fokus untuk melakukan pengawasan di masing-masing kelurahan mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih," katanya.