Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan menegaskan bahwa warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati menyambut baik dan tidak ada yang memprotes normalisasi karena mereka mendapatkan ganti untung untuk lahannya.

"Tidak ada yang protes, semua (proses pembebasan lahan) berjalan lancar," kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Jakarta, Jumat.

Munjirin mengatakan bahwa rumah warga yang berada di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung semua mendapatkan haknya sesuai yang berlaku. Mereka dipastikan menerima tanpa adanya protes berlebihan.

Ia menjelaskan, terdapat tiga Rukun Warga (RW) yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Dari tiga RW tersebut satu RW sudah selesai dan dua RW masih berproses.

"Yang terdampak itu RW 1, RW 3, sama RW 7. Yang sudah selesai RW 7. Yang lain berproses," tuturnya.

Baca juga: Proses pembebasan lahan bantaran Ciliwung terus berlangsung

Sementara itu, warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung, Wakiah (59) mengaku proses ganti untung berjalan lancar dan ia menerima kompensasi atas rumahnya yang dirobohkan untuk pembangunan tanggul.

Ia mengaku, tanah yang dimiliki, yaitu 33 meter persegi (m2) dan uang ganti untung tersebut sudah dibelikan rumah di daerah Bogor.

"Kalau tanah dijual ke orang biasa paling laku sekitar Rp50 juta, tapi karena terdampak normalisasi Kali Ciliwung, bisa untuk membeli rumah," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI memulai pengerjaan normalisasi Ciliwung pada Mei

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa proses administrasi pembebasan lahan permukiman warga yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung terus berlangsung.

"Proses penyempurnaan administrasi bagi kelancaran pembebasan lahan sedang berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan," kata Heru saat meninjau Jalan Raya Kalibata, Kelurahan Rawajati.

Peninjauan tersebut untuk memastikan kelancaran proses normalisasi Sungai atau Kali Ciliwung sebagai upaya meminimalisasi potensi banjir saat musim hujan. Heru sempat berdiskusi dengan warga setempat terkait hak yang mereka peroleh demi kelancaran tertib administrasi pembebasan lahannya.

"Hari ini kita sudah mendengar dari warga langsung. Semua warga secara langsung sudah dibayar hak-hak kepemilikan tanahnya," katanya.
Baca juga: Tersendatnya normalisasi sungai di DKI Jakarta akibat mafia tanah