Padang (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus memantau proses pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan Presiden pada 2014 khususnya pada hak pemilih pada kelompok rentan.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di Padang, Senin mengatakan, Komnas HAM akan sangat memperhatikan kinerja pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemenuhan hak sipil dan politik untuk kelompok rentan tersebut.

Ia menyebutkan, kelompok rentan tersebut yakni masyarakat yang memiliki hak pilih yang berada di rumah sakit, di panti-panti jompo, pusat rehabilitasi, lembaga pemasyarakatan, serta lokalisasi dan lainnya.

Siti mengatakan, pemantauan tersebut mulai dilakukan dari proses validasi daftar pemilih tetap (DPT) hingga mendekati jadwal Pemilu legislatif atau presiden.

Menurut Siti, validasi DPT tersebut harus menjamin bahwa semua warga negara tidak kehilangan hak sipil dan politiknya.

Sementara, pada waktu mendekati hari pemilihan, Komnasham akan melakukan pemantauan bagaimana persiapan KPU dalam pemenuhan hak sipil dan politik pada kelompok-kelompok rentan.

"Kami akan lebih fokus pada pengawasan terhadap pemenuhan hak sipil dan politik pada kelompok rentan tersebut," katanya.

Selain itu, guna memaksimalkan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014, Komnasham menggandeng Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) guna memberikan penerangan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya HAM, serta pemahaman menciptakan suasana kondusif pada Pemilu 2014.

"IJTI merupakan salah satu narasumber atau informan tercepat bagi Komnasham untuk mendapatkan informasi situasi HAM di daerah," kata Siti.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum IJTI Yadi Hendriyana mengatakan sebagai tahun politik, pada 2014 kecenderungan atau indikasi terjadinya konflik dan kerusuhan ataupun pelanggaran HAM terbuka lebar. Untuk itu, media sangat berperan guna mencegah terjadinya hal tersebut.

"IJTI berupaya menjalani perannya guna memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya HAM serta membantu terciptanya suasana kondusif pada tahun pemilu di 2014 mendatang," kata Yadi.

Yadi mengatakan, kerja sama tersebut akan diterjemahkan dengan lebih teknis, seperti apa peran IJTI sebagai media literasi terkait pemahaman masyarakat terhadap HAM.(*)