Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memaparkan action plan atau rencana kerja terkait pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

"Action plan yang disusun secara simultan akan diwujudkan dalam bentuk langkah kontribusi nyata upaya pelestarian lingkungan di Indonesia, khususnya Jatim," katanya saat membuka sosialisasi "SUB Nasional Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Region Jawa" di Surabaya, Rabu.

Baca juga: AXA Mandiri kucurkan dana sosial Rp563 juta selama 2023
Adhy menjelaskan, untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, akan dilakukan penyusunan rencana kerja yang nantinya menjadi arahan dan acuan yang jelas dalam memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya di Jatim.

Menurutnya, rencana kerja tersebut akan segera diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Jatim dalam waktu singkat, tidak lebih dari tiga hari.

"Kita sudah punya tim dan target-target yang harus dilakukan sampai nanti penyusunan dokumen rencana kerja FOLU Net Sink Indonesia Jatim," ujarnya.

Adhy mengungkapkan visi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jatim 2025-2045 yaitu berakhlak, maju, berdaya saing global, berkelanjutan dan sejahtera.

Baca juga: KLHK: Aturan RPP PPPLH akan jadi panduan pengelolaan sumber daya alam
"Salah satunya adalah upaya pencapaian intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission," ucapnya.

Adhy memastikan pemerintah dan segenap masyarakat di Jatim siap mendukung dan bersinergi dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pembentukan tim pelaksana penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim.

Pentingnya pelestarian lingkungan dipahami bersama oleh semua pihak, apalagi pemerintah. Untuk itu, Pj Gubernur Adhy juga meminta kepada bupati/ wali kota di Jatim untuk menyamakan persepsi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan program-program pelestarian lingkungan.

"Kepada bupati/ wali kota, saya mohon bisa membawa isu tentang lingkungan. Semua dokumen pembangunan juga harus diselaraskan dan tentu harus mengalokasikan anggarannya di bidang kelestarian lingkungan," tuturnya.


Baca juga: Menteri LHK soroti urgensi aturan perencanaan perlindungan lingkungan