Jakarta (ANTARA News) - LSM Indonesia Property Watch menilai sektor perumahan masih menjadi anak tiri dalam kebijakan pemerintah karena permasalahan "backlog" (kekurangan perumahan) saat ini masih belum teratasi bahkan jumlahnya semakin membengkak.

"Perumahan masih diibaratkan anak tiri yang belum mendapatkan perhatian penuh," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, berbagai kegagalan kebijakan perumahan rakyat semakin lama mengakibatkan permasalahan rumah semakin menjadi benang kusut serta angka "backlog" yang bertambah tinggi.

Ia menyoroti tidak adanya terobosan yang menjadikan perumahan nasional sebagai agenda nasional yang mesti diperhatikan padahal asumsi penambahan "backlog" adalah 700 ribu unit rumah per tahun.

"Karenanya Indonesia Property Watch menilai saat ini backlog perumahan bukan lagi sebesar 15 juta unit melainkan 21,7 juta unit. Tanpa harus berdebat mengenai besaran yang ada, namun kenyataannya pemerintah tidak tanggap terhadap permasalahan perumahan nasional yang ke depan semakin berbahaya," katanya.

Ali berpendapat, salah satu indikasi sektor perumahan masih menjadi anak tiri yang belum mendapatkan perhatian penuh dapat dilihat dari pagu anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang hanya Rp4,56 triliun.

Nilai itu, ujar dia, masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan perumahan yang ada karena besarnya nilai tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak paham dan tidak serius untuk dapat membuat sistem perumahan nasional yang baik.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz pada malam penganugerahan penghargaan Adiupaya Puritama di Jakarta, Rabu (18/12) malam, mengajak kepada semua pihak yang berkecimpung dalam perumahan untuk meningkatkan kerja sama.

Menurut Djan, kerja sama, partisipasi, dan kontribusi perlu ditingkatkan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman karena tantangan yang ada dinilai akan semakin berat pada tahun-tahun berikutnya.

Menpera juga mengatakan, pihaknya tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas program, koordinasi, pembiayaan dan sinergisme ke seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan.

(M040/I007)