Beijing (ANTARA) - China meluncurkan kampanye nasional untuk mengatasi isu-isu utama di sektor pendidikan seperti perundungan di antara murid dan beban tugas rumah yang berlebihan di tingkat pendidikan dasar.

Menurut surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan China pada Selasa (16/5), kampanye ini akan berlangsung hingga akhir tahun ini dengan fokus utama pada pengaturan serta perbaikan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan, ketidaktertiban dalam manajemen harian, dan praktik yang salah oleh lembaga pendidikan.

Surat edaran tersebut juga menguraikan daftar terperinci dari 12 praktik negatif dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Praktik-praktik tersebut termasuk pelanggaran terhadap waktu istirahat sepuluh menit yang dijadwalkan bagi murid, pengabaian dan toleransi terhadap perilaku perundungan, serta penyelenggaraan berbagai ujian oleh lembaga-lembaga pendidikan wajib belajar dengan tujuan untuk memilih murid tertentu.

Kegiatan terlarang lainnya termasuk melakukan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok rentan, memberikan hukuman fisik kepada siswa, atau melakukan pungutan biaya yang tidak sah.

Kementerian Pendidikan China telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk menyempurnakan daftar negatif tersebut, melakukan inspeksi mandiri, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan.

Selain itu, pihak berwenang juga akan melakukan penelitian di berbagai daerah, menunjuk pengawas untuk mengawasi sekolah, dan memberikan bimbingan profesional.

Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, mekanisme pengawasan dan pemaparan, serta sistem evaluasi reputasi, akan dibentuk selama kampanye.

China memiliki hampir 500.000 sekolah dasar dan menengah serta taman kanak-kanak, dengan lebih dari 16 juta guru dan 230 juta siswa.

Sistem pendidikan di negeri Tirai Bambu ini menghadapi kesenjangan dalam pembangunan perkotaan-perdesaan dan regional, sehingga menyebabkan variasi yang mencolok dalam tingkat manajemen sekolah di berbagai wilayah.

Shi Zhongying, kepala Institut Pendidikan di Universitas Tsinghua, mencatat bahwa 12 perilaku terlarang yang diuraikan dalam surat edaran tersebut bukanlah kebijakan atau persyaratan baru, melainkan pengingat akan standar minimum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan bahwa fakultas sekolah menjunjung dan mematuhi standar-standar ini.

Kampanye ini akan berdampak positif pada peningkatan tata kelola dan kapasitas pendidikan dasar di era baru, serta optimalisasi ekosistem sektor pendidikan secara keseluruhan, demikian Shi menuturkan.