Berlaku sebagai pihak Pemohon adalah PPP dan berlaku sebagai pihak Termohon adalah KPU.
Baca juga: KPU tegur kuasa hukumnya yang salah tulis kata dalam petitum
"Tabel perolehan suara versi Pemohon tabelnya nampak tidak konsisten dengan menyampaikan angka yang berbeda-beda dan tidak seragam yang diduga berpindah ketiga partai sebagai berikut: berpindah ke Partai Garuda 13.660 suara, berpindah ke PKB 46.750 suara, dan berpindah ke PKN 27.750 suara," kata dia.
Menurutnya, tertulisnya angka yang berbeda-beda di dalam petitum menunjukkan bahwa PPP belum yakin dengan perolehan suaranya.
Baca juga: KPU bantah adanya perpindahan suara PPP ke Partai Garuda
Ia juga membantah dalil-dalil lain yang diajukan oleh PPP. Diketahui, PPP mendalilkan ambang batas parlemen yang sebesar empat persen menimbulkan ketidakadilan dan disproporsionalitas.
Selain itu, didalilkan pula bahwa pelaksanaan sistem noken di enam kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan tidak sesuai dengan putusan MK yang memerintahkan penyelenggara pemilu mengubah sistem tersebut menjadi pemilihan one man one vote.
Dalam petitumnya, KPU meminta MK untuk menolak permohonan PPP untuk seluruhnya dan menyatakan benar serta tetap berlakunya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang perolehan suara hasil pemilihan umum sepanjang untuk pemilihan anggota DPR RI pada Dapil Papua Pegunungan yang sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU.
Pada Selasa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengarkan jawaban pihak Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu serta pengesahan bukti para pihak.
Baca juga: MK ungkap jumlah saksi dan ahli di sidang pembuktian PHPU Pileg 2024
Baca juga: MK soroti kesalahan penulisan pada naskah jawaban KPU