Hal senada juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua Sidang Panel Tiga. Ia mengatakan, jumlah saksi dan ahli yang boleh diajukan adalah lima saksi dan satu ahli. Selain itu, lanjut dia, seluruh pihak juga bisa menambahkan alat bukti tertulis. “Pemohon, Termohon, Bawaslu, maupun Pihak Terkait bisa menambahkan alat bukti tertulis dalam persidangan di Mahkamah sesuai dengan Peraturan MK (PMK). Saudara bisa lihat urutan alat bukti yang mempunyai posisi lebih penting dan lebih tidak penting di peraturan itu,” ujarnya.
Diketahui, jadwal tahapan penanganan PHPU Pileg 2024 telah tercantum dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
RPH pembahasan dan pengambilan putusan untuk menentukan perkara-perkara yang bisa dilanjutkan atau tidak ke tahap selanjutnya digelar pada 15-20 Mei 2024.
Kemudian, pengucapan putusan dismissal digelar pada 21-22 Mei 2024. Bagi perkara yang diperbolehkan mengajukan saksi dan ahli, akan menjalani sidang pemeriksaan lanjutan atau sidang pembuktian.
Baca juga: MK segera bacakan putusan "dismissal" PHPU Pileg 2024
Baca juga: MK soroti kesalahan penulisan pada naskah jawaban KPU