"Sekarang tengah proses pembebasan lahan untuk exit tol. Untuk hal ini Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran untuk membantu Pemkab Padang Pariaman," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, di Padang, Sabtu.
Bantuan anggaran itu, menurut dia, menggunakan skema bantuan keuangan khusus (BKK) guna pembiayaan ganti rugi lahan exit tol Tarok City.
"Bantuan itu diberikan berdasarkan permohonan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Pemprov Sumbar," katanya.
Ia menyebut untuk pembebasan lahan exit tol itu masih ditemui sejumlah dinamika di lapangan, seperti halnya dalam tahapan konsultasi publik kepada masyarakat pemilik lahan dalam rangka penetapan lokasi.
Saat diundang, beberapa pemilik lahan masih ada yang berhalangan hadir, sehingga perlu diundang kembali agar penetapan lokasi di dua daerah tersebut selesai.
"Ketika dilakukan konsultasi publik, sebagian besar masyarakat telah bersedia lahannya dipakai untuk lahan exit tol. Namun, yang hadir kan belum semua, jadi pemilik lahan yang belum hadir itu harus kita undang atau datangi kembali," katanya.
Menurut dia, ketika penetapan lokasi itu selesai, maka selanjutnya akan menjadi kewenangan BPN dan Kementerian PUPR untuk memproses kelanjutannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar mengatakan semua pihak harus berupaya maksimal agar pembangunan jalan tol ruas Padang - Sicincin ini bisa tuntas sesuai arahan Menteri PUPR.
"Semuanya tentu perlu menyegerakan. Pemprov dengan menuntaskan penetapan lokasinya, BPN dan Kementerian PUPR dengan percepatan pembayaran penggantian lahannya, dan Hutama Karya untuk pembangunan fisiknya itu juga harus lebih dikebut," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR percepat pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
Baca juga: Pembangunan tol Tempino Simpang Ness mulai bebasnya lahan