Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido mengatakan tahapan penerimaan berkas persyaratan calon peserta pilkada kategori perseorangan atau independen telah dimulai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami telah membuka pendaftaran proses dukungan calon perseorangan sejak tanggal 5 sampai 11 Mei 2024. Karena itu dalam kesempatan ini kami sampaikan juga kepada berbagai perwakilan organisasi," katanya di Cikarang, Kamis.
Ia menjelaskan secara umum persyaratan berkas dukungan pasangan bakal calon perseorangan ini masih sama dengan penyelenggaraan pilkada 2019 lalu hanya ada sedikit pembeda yakni pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit identitas pendukung.
"Kalau 2019 hanya sampling, sebagian data saja namun sekarang identitas pendukung yang didaftarkan pada berkas dukungan pasangan independen ini harus dicoklit seluruhnya," ucap dia.
Ali Rido menyatakan pasangan bakal calon peserta pilkada jalur perseorangan juga diwajibkan memenuhi jumlah dukungan minimal 143.014 identitas pendukung yang menjadi bagian dari total 2.200.209 jiwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di daerah itu.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan jalur pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2024 diharapkan dapat menjadi alternatif memilih sosok calon pemimpin di daerah itu.
"Ini sekaligus menunjukkan keran demokrasi elektoral di Kabupaten Bekasi sudah berjalan di masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan pilihan calon beragam. Ada yang diusung oleh partai, ada yang independen. Sehingga demokrasi kita semakin terbuka," katanya.
Dia mengajak penyelenggara, calon, maupun partai politik pendukung untuk bisa menjalankan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 sesuai aturan serta menjaga integritas dan akuntabilitas.
Dani juga mengaku optimistis Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 dapat berjalan secara lancar dan kondusif apabila seluruh pihak yang terlibat mampu menjaga integritas serta akuntabilitas dengan baik.
"Konflik itu muncul karena merasa ada kecurangan, ketidakadilan, tetapi penyelenggara kan bukan hanya KPU dan Bawaslu termasuk calon-calon dan partai pendukung. Kalau integritas dan akuntabilitas itu dijalankan bersamaan, tidak akan ada konflik itu, dan saya lihat di Kabupaten Bekasi ini bisa diwujudkan," kata dia.