Jakarta (ANTARA) - Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah mengingatkan jajaran perwira TNI dan Polri mewaspadai kerawanan tinggi yang mungkin terjadi di 15 daerah saat Pilkada Serentak 2024.

Maman juga meneruskan instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto soal potensi kerawanan di daerah-daerah itu perlu menjadi perhatian serius seluruh prajurit TNI dan personel Polri.

"Ini atensi Bapak Panglima. Beliau betul-betul menegaskan bahwa nanti pilkada harus betul-betul kita serius. Tingkatkan lebih tinggi kesiapan kita seperti halnya dalam melaksanakan pilpres atau pileg. Pilkada betul-betul mendapat atensi dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” kata Dankodiklat saat Pembekalan Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2024 TNI-Polri di Markas Komando Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) di Jakarta, Rabu.

Acara itu diikuti sebanyak 1.188 dosen, pengasuh, serta perwira siswa dan peserta didik dari Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sesko TNI AD, Sesko TNI AL, Sesko TNI AU, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Kemudian, ada juga perwira dari negara-negara sahabat, di antaranya dari Asia Tenggara dan Eropa.

Baca juga: Bawaslu RI sebut potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi

Di hadapan peserta pembekalan, Laksdya Maman memaparkan kembali Indeks Kerawanan Pilkada 2024 yang disusun Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Paparan yang sama juga sempat disampaikan Panglima TNI saat rapat bersama Komisi I DPR RI pada 21 Maret 2024.

Dalam paparan itu, Dankodiklat menunjukkan sebanyak 21 daerah yang diyakini rawan, dengan rincian 15 daerah mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan enam daerah lainnya dengan tingkat kerawanan sedang.

Sebanyak 15 daerah yang tingkat kerawanannya tinggi meliputi Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan bermacam-macam kerawanan yang berbeda-beda. Misalnya, konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," kata Dankodiklat.

Baca juga: KPU: SDM daerah jadi kunci antisipasi kerawanan pemilu-pilkada

Sementara itu, enam daerah dengan tingkat kerawanan sedang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Di daerah-daerah yang tingkat kerawanannya sedang, ancaman konflik mencakup konflik yang dipicu rivalitas antarpasangan calon, terutama yang petahana (incumbent) dan nonpetahana, kemudian politisasi SARA.

"Dari paparan sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa pilkada memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan pilpres maupun pileg. Saya ulangi, saya mengimbau untuk bisa dijadikan perhatian betul bahwa pilkada serentak memiliki kerawanan yang lebih besar daripada pilpres maupun pileg. Ini menjadi tantangan ke depan karena sekali lagi ada bentrok antarkelompok yang lebih besar, (tetapi) di mana alat perlengkapan terbatas," kata Maman.

KPU RI menetapkan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak untuk 545 daerah, terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemungutan suara untuk Pilkada 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada 27 November.

Baca juga: Pengamat sebut penyelenggara Pilkada 2024 harus antisipasi polarisasi
Baca juga: Mendagri atensi keamanan data pemilih pada Pilkada Serentak 2024