Medan (ANTARA News) - Pemerintah mencatat adanya empat potensi konflik yang perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kondusifitas, terutama menjelang pemilihan Umum 2014.

Usai menghadiri simulasi penangan konflik sosial di Mako Satuan Brimob Polda Sumut di Medan, Kamis, Asisten Deputi Penanganan Daerah Rawan dan Kontijensi Konflik Kemenko Polhukam Brigjen Pol Royke Lumowa mengatakan, potensi pertama berkaitan dengan sengketa lahan dan sumber daya alam.

Hal itu disebabkan lahan dan sumber daya alam berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak, terutama dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, tidak mengherankan jika muncul potensi konflik disebabkan adanya upaya untuk mempertahankan lahan dan sumber daya yang dikelola.

"Lahan itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak," katanya.

Potensi konflik kedua yang dapat mengganggu kondusifitas berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Isu SARA tersebut perlu diwaspadai karena cukup sensitif dan mudah menimbulkan konflik yang berujung kerusuhan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Kemudian, isu yang berkaitan dengan politik dan batas wilayah yang dapat memancing perbedaan pendapat dari berbagai golongan.

Sedangkan potensi terakhir yang juga dapat menimbulkan konflik adalah problematika industrial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Problematika industrial tersebut dapat berupa upah minimum provinsi (UMP) dan berbagai tuntutan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan buruh.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, tidak tertutup kemungkinan masalah itu dapat berkembang dan menimbulkan konflik menjelang Pemilu.

Karena itu, pihaknya berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh pemprov di Tanah Air agar mampu menangani potensi kerusuhan dan konflik sosial tersebut.(*)