Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini berpendapat bahwa pergantian Presiden atau pemerintahan bukanlah alasan untuk melakukan perubahan arah dan sasaran pembangunan, yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan capaian pembangunan.

"Jangan setiap ganti Presiden, ganti juga target pembangunan nasional. Bagaimana mau menghasilkan capaian pembagunan yang jelas kalau sasaran dan arahnya diubah terus setiap ganti presiden," kata Jazuli di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, teori manajemen modern menyatakan bahwa hal yang paling penting untuk mencapai suatu kemajuan adalah konsistensi dalam menetapkan arah dan sasaran serta berupaya menuju sasaran itu secara konsisten.

"Seumpama anda ingin sampai ke Bogor maka jangan pernah anda ubah tujuan ke Bogor itu. Persoalan menuju ke Bogor melalui jalur atau rute tertentu itu persoalan lain, itu urusan teknis," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan semua Presiden, baik yang sedang maupun yang akan menjabat nantinya, harus menjalankan upaya untuk mencapai target atau sasaran pembangunan yang telah disepakati bersama.

"Kalau sudah ditentukan bersama target pembangunan untuk 10 atau 20 tahun mendatang akan menjadi seperti apa negara ini maka setiap Presiden harus menjalankan pemerintahan dan bertugas mencapai target itu. Target pembangunan itu jangan diubah terus," katanya.

Dengan demikian, kata Jazuli, penetapan sasaran dan arah pembangunan pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus ditetapkan berdasarkan kajian yang matang.

"Kalau sudah disepakati bahwa suatu target pembangunan itu adalah yang terbaik bagi rakyat Indonesia maka itu harus dijalankan. Dan Presiden yang berikutnya tidak perlu gengsi meneruskan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam pemerintahan sebelumnya," ucapnya.

Namun, lanjutnya, cara dan metode yang digunakan untuk mencapai target pembangunan itu sepenuhnya dapat menjadi hak penentuan dari presiden terpilih nanti.

"Intinya cuma satu, sasaran dan arah pembangunan jelas dan konsistensi dari upaya menuju sasaran pembangunan tersebut," ujar anggota Komisi II DPR itu.(*)