Jakarta (ANTARA News) - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai seleksi pemimpin nasional Indonesia belum sesuai harapan masyarakat karena tersandera oleh partai politik.

"Setelah era reformasi Indonesia sudah melaksanakan pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden, secara langsung, tapi belum menghasilkan pemimpin yang amanah terhadap kemajuan negara," kata Syamsuddin Haris pada diskusi "Refleksi Akhir Tahun: Pekan Politik Kebangsaan, Menyongsong Indonesia Memilih 2014" di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, seleksi kepepimpinan nasional yang terjadi selama ini masih belum sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tersandera oleh kepentingan partai politik.

"Hal ini menjadi salah satu kendala penegakan demokrasi di Indonesia," katanya.

Syamsuddin menjelaskan, sistem pemilu yang berlaku saat ini masih belum tepat dalam proses seleksi kepemimpinan nasional secara normal.

Ia mencontohkan, skema pelaksanaan pemilu presiden menunggu hasil pemilu legislatif.

Dalam UU tentang Pemilu Presiden, kata dia, mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jika memperoleh minimal 20 persen suara pada pemilu legislatif.

"Padahal, pemilihan presiden dan pemilu legislatif tersebut dua rezim yang berbeda. Pemilu presiden tidak harus tersandera oleh pemilu legislatif," katanya.

Menurut dia, pemilu legislatif pesertanya adalah partai politik yang saling berkontestasi untuk berada di parlemen, sedangkan pemilu presiden pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Namun, karena dalam aturan perundangan mengamanahkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga terjadi oligarki di antara partai politik.

"Ketua umum partai politik yang diusung sebagai calon presiden tapi menguji lebih dulu apakah memiliki program dan visi masa depan bangsa," katanya.

(R024/M026)