Pakar: Pemetaan komprehensif perlu dibuat agar kesejahteraan guru naik
3 Mei 2024 11:03 WIB
Arsip foto - Sejumlah siswa bersalaman dengan guru saat hari pertama masuk sekolah di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Harapan Bangsa Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Selasa (16/4/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wpa
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Prof Siti Nurul Azkiyah mengatakan pemetaan guru secara komprehensif perlu dibuat demi meningkatkan kesejahteraan guru.
"Perlu ada pemetaan guru PNS yang pensiun secara komprehensif dan menjadi basis untuk pengangkatan PNS baru atau guru dengan status PPPK," katanya dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia menilai langkah pemerintah membuka kesempatan untuk guru-guru honorer menjadi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah terbuka melalui status transparan, namun, pengawasan berbagai pihak juga perlu ditekankan agar apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah betul-betul bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan.
Sertifikasi, kata dia, juga menjadi satu mekanisme yang diyakini bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, namun, prosesnya juga tidak berjalan secara mudah, salah satunya seperti antrean yang panjang.
Baca juga: Tingkatkan mutu pendidikan, DPR serukan peningkatan kesejahteraan guru
"Apalagi untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama, mengingat Tunjangan Profesi Guru (TPG) di bawah Kementerian Agama harus disiapkan oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang TPG-nya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya.
Untuk itu, ia menyebut pemerintah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk terus bisa mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, terutama guru honorer sehingga mereka bisa dengan tenang menjalankan tugas mereka dalam mendidik dan membimbing generasi muda untuk menjadi insan cerdas, berkarakter, dan kritis agar bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dan mensukseskan Indonesia Emas 2045.
Dalam kondisi ini, Nurul menilai para guru perlu untuk terus meneguhkan komitmen agar selalu memberikan yang terbaik untuk anak didiknya, karena di tangan gurulah murid menggantungkan masa depan mereka.
Baca juga: Kemendikbudristek buka seleksi guru ASN PPPK 419.146 orang
Ia berharap kepada pemangku kepentingan terkait agar terus meningkatkan program pengembangan guru, terutama untuk guru-guru di daerah tertinggal. Sebab, menurutnya, guru adalah aktor yang paling penting dan memberikan kontribusi paling besar dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan karakter siswa.
"Beragam program pengembangan guru perlu terus ditingkatkan terutama untuk guru-guru di daerah tertinggal. Namun, program pengembangan guru ini harus didesain sedemikian rupa sehingga memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan serta harus dipastikan memiliki dampak yang baik untuk hasil belajar siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik," tuturnya.
Baca juga: Peneliti: Presiden terpilih harus dukung pengembangan kompetensi guru
Baca juga: KSP: Pemerintah dorong percepatan kesejahteraan guru
"Perlu ada pemetaan guru PNS yang pensiun secara komprehensif dan menjadi basis untuk pengangkatan PNS baru atau guru dengan status PPPK," katanya dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia menilai langkah pemerintah membuka kesempatan untuk guru-guru honorer menjadi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah terbuka melalui status transparan, namun, pengawasan berbagai pihak juga perlu ditekankan agar apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah betul-betul bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan.
Sertifikasi, kata dia, juga menjadi satu mekanisme yang diyakini bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, namun, prosesnya juga tidak berjalan secara mudah, salah satunya seperti antrean yang panjang.
Baca juga: Tingkatkan mutu pendidikan, DPR serukan peningkatan kesejahteraan guru
"Apalagi untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama, mengingat Tunjangan Profesi Guru (TPG) di bawah Kementerian Agama harus disiapkan oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang TPG-nya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya.
Untuk itu, ia menyebut pemerintah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk terus bisa mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, terutama guru honorer sehingga mereka bisa dengan tenang menjalankan tugas mereka dalam mendidik dan membimbing generasi muda untuk menjadi insan cerdas, berkarakter, dan kritis agar bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dan mensukseskan Indonesia Emas 2045.
Dalam kondisi ini, Nurul menilai para guru perlu untuk terus meneguhkan komitmen agar selalu memberikan yang terbaik untuk anak didiknya, karena di tangan gurulah murid menggantungkan masa depan mereka.
Baca juga: Kemendikbudristek buka seleksi guru ASN PPPK 419.146 orang
Ia berharap kepada pemangku kepentingan terkait agar terus meningkatkan program pengembangan guru, terutama untuk guru-guru di daerah tertinggal. Sebab, menurutnya, guru adalah aktor yang paling penting dan memberikan kontribusi paling besar dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan karakter siswa.
"Beragam program pengembangan guru perlu terus ditingkatkan terutama untuk guru-guru di daerah tertinggal. Namun, program pengembangan guru ini harus didesain sedemikian rupa sehingga memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan serta harus dipastikan memiliki dampak yang baik untuk hasil belajar siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik," tuturnya.
Baca juga: Peneliti: Presiden terpilih harus dukung pengembangan kompetensi guru
Baca juga: KSP: Pemerintah dorong percepatan kesejahteraan guru
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Tags: