Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai presiden Republik Indonesia mendatang menghadapi tantangan besar terutama eksistensi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi.

"Pada akhirnya, Indonesia harus menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif," kata Irman Gusman pada "Dialog Kebangsaan: Dari Kampus untuk Negeri Mencari Pemimpin Indonesia" di kampus Universitas Lampung, di Bandarlampung, (7/12).

Menurut Irman Gusman, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam waktu dekat adalah kesepakatan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik mulai 2015.

Menghadapi era perdagangan bebas Asia Pasifik tersebut, menurut Irman, tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah dan daya saing Indonesia secara akumulatif terutama di antara negara-negara Asia.

Dalam era globalisasi, kata dia, sesungguhnya persaingan tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antardaerah, antarkorporasi, hingga antarindividu.

"Karena daerah-daerah pun sudah menjadi bagian dari interkoneksi global," katanya.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan di mana posisi daerah pada penerapan pasar bebas Asia Pasifik.

Menurut dia, salah satu solusi jangka panjang untuk membangun dan memberdayakan daerah adalah perlunya dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan ciri dan karakteristik yang kuat sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

Irman juga menilai, hambatan meningkatkan daya saing Indonesia karena penerapan demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum menerapkan demokrasi substantif.

"Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi pada era reformasi sejak 15 tahun lalu, tapi baru sebatas demokrasi prosedural," katanya.

Menurut Irman, dengan demokrasi yang baru sebatas prosedural, sehingga daya saing demokrasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di dunia.

Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara besar dan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia, kata dia, tapi kualitas demokrasi Indonesia masih rendah.

Irman mencontohkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum optimal seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tingkat partisipasi pemilih rata-rata hanya sekitar 50 persen.

"Ini menunjukkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi masih rendah," katanya

Apalagi, kata dia, sebagian kepala daerah terpilih kemudian tersandung kasus hukum.

Pada kesempatan tersebut, Irman juga mengatakan untuk membangun demokrasi yang lebih baik, Indonesia membutuhkan figur pemimpin nasional yang memiliki komitmen kuat untuk membangun negara dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak cukup hanya sekadar populer.

Menurut Irman, kriteria pemimpin yang diharapkan dapat membangun negara memiliki kriteria yakni visioner, aspiratif dan akomodatif, berintegritas, serta adil dan berdiri di atas semua golongan.(*)