Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi sektor pemimpin (leading sector) dalam memaksimalkan potensi kekuatan TNI, Polri, hingga intelijen negara untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua.

"Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenko Polhukam memastikan setiap pergerakan pasukan TNI Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Bamsoet usai pertemuan pimpinan MPR RI dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Dengan demikian, lanjut dia, potensi kekuatan TNI, Polri, dan intelijen bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai dengan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan, tanpa meninggalkan pendekatan penegakan hukum dan kedaulatan bangsa.

Baca juga: Pangdam tegaskan bakal selesaikan masalah KKB dengan cara yang benar

Menurut dia, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di suatu negara dan salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

"Jika tidak dilaksanakan maka sama saja tidak menjalankan amanat konstitusi," ucapnya.

Dia menjelaskan MPR dalam kapasitasnya sebagai pengatur iklim dan suhu politik nasional senantiasa merasa terpanggil untuk membangun berbagai pemikiran yang konstruktif melalui musyawarah, dialog, dan diskusi dengan pemikiran yang terbuka sehingga dapat melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang.

Untuk itu, dia menilai penyelesaian setiap konflik pada hakikatnya harus mendahulukan cara-cara damai dan pendekatan humanis.

Baca juga: Wapres minta aktivis HAM berperan cari akar masalah Papua

Meski demikian, tambah Bamsoet, mengedepankan soft approach tidak kemudian dimaknai mengabaikan langkah tegas dan terukur, khususnya ketika hidup dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya.

"Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat Papua untuk hidup aman dan damai, tidak tercederai oleh adanya aksi kekerasan yang menghantui kehidupan mereka," tuturnya.

Bamsoet lantas menerangkan bahwa sejak awal tahun 2024 hingga saat ini setidaknya sudah terjadi 12 tindak kekerasan di Papua. Salah satunya pada 4 April, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksinya menyerang pos keamanan TNI Polri Bank Papua di Intan Jaya, Papua Tengah, yang mengakibatkan dua orang anak tertembak.

"Pada 18 Maret 2024, prajurit Korps Marinir Sertu Ismunandar gugur ditembak OPM di Distrik Muara, Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada 6 Februari 2024, terjadi aksi penembakan oleh gerombolan OPM yang mengakibatkan satu orang polisi dan satu warga sipil terluka, bertempat di Bandara Perintis Banyubiru Kabupaten Paniai, Papua Tengah," terangnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerintah perlu lebih tegas sikapi dinamika di Papua

Dia menambahkan bahwa dari aspek ekonomi, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua harus difokuskan pada keberlanjutan pemberian dana Otsus serta perbaikan tata-kelolanya.

Termasuk pemekaran wilayah Papua dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian berbagai persoalan yang masih mengemuka.

"Sebagai gambaran, pada tahun 2024, dana Otsus Papua mencapai Rp9,62 triliun. Meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp8,91 triliun. Besarnya dana otsus ini harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya. Khususnya dalam memajukan Papua yang aman, damai, dan sejahtera dengan mengedepankan pendidikan dan kesehatan gratis bagi para penduduk Papua," katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara dan Fadel Muhammad, serta Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai.

Adapun jajaran Kemenko Polhukam yang hadir, di antaranya Deputi I Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi II Politik Luar Negeri Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, Deputi III Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, Deputi IV Pertahanan Negara Laksda TNI Kisdiyanto, dan Deputi V Keamanan Nasional Irjen Pol Rudolf Alert Rodja.

Baca juga: Bamsoet minta TNI dan Polri deteksi dini pergerakan KKB
Baca juga: MPR dukung pemerintah lakukan tindakan terukur pada separatis KKB