Kuta, Bali (ANTARA News) - Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN yang tidak bisa mundur lagi, Menperin MS Hidayat mengajak pengusaha membuat program bersama menghadapi persaingan yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara pada 2015.

"Sekarang saya lebih proaktif mengajak pengusaha untuk bekerja sama meningkatkan daya saing hadapi AEC," katanya pada forum komunikasi dengan dunia usaha dan instansi terkait, di Kuta, Bali, Kamis.

Pada forum bertajuk "Kesiapan Sektor Industri Menghadapi ASEAN Economic Community 2015" itu, Hidayat mengatakan pihaknya tidak ingin terulang lagi kejadian ketidaksiapan pengusaha Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN - China (CAFTA) 2009.

Ia menceritakan ketika ia baru menjadi Menteri Perindustrian pada 2009 langsung dihadapi masalah ada 220 jenis produk industri yang tidak siap bersaing di CAFTA.

"Oleh karena itu menghadapi AEC ini, saya mengajak dunia usaha mempersiapkan program bersama guna meningkatkan daya saing, lebih efisien, membuat produk yang unggul, dan memberantas penyelundupan," ujar Hidayat.

Dengan sisa waktu sekitar dua tahun ini, diakuinya banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah dan dunia usaha agar siap hadapi AEC.

Menurut Hidayat ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi sektor industri jelang AEC antara lain kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan kenaikan produktivitas, kurangnya pasokan gas untuk industri, belum terjaminnya pasokan bahan baku dari dalam negeri, serta rendahnya kualitas SDM di bidang industri.

Di tengah tantangan yang tidak mudah dilalui itu, Hidayat mengarahkan berbagai kebijakan di perindustrian menuju Indonesia sebagai basis produksi dan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari AEC 2015.

"Dalam integrasi ASEAN production chain itu, Indonesia diharapkan mendapatkan peran bukan sebagai pemasok bahan mentah dan pasar hasil produk ASEAN tapi juga menjadi basis produksi," katanya.

Program Kemenperin untuk mencapai target tersebut antara lain penerapan bea keluar bahan mentah seperti CPO, karet, dan kakao, kemudian pengurangan/penghapusan PPnBM dalam pengembangan low cost & green car (LCGC), pengembangan industri komponen dan aksesoris kendaraan, dan peningkatan kompetensi SDM di bidang industri.