Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia pasca-Pemilu 2024 di depan perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris di Forum Asia House.

Dalam paparan awalnya, Airlangga memamerkan metode hitung cepat atau quick count yang dimiliki Indonesia, serta menekankan besarnya wilayah Indonesia dibandingkan Eropa Barat.

“Kurun waktu 3 jam hasil pemilu sudah diketahui hitung cepat alias quick account dengan hasil akurat dari perhitungan manual,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Di WEF, Airlangga dorong penguatan pasar tenaga kerja yang dinamis

Di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu, Menko Airlangga menyampaikan wawasan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.

Perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5 persen pada 2024 dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat,” ujarnya.

Ia memberikan contoh lembaga pemeringkat Moody’s yang menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB stabil pada Maret 2024 lalu.

Ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar 136 miliar dolar AS. Neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir (pada Februari 2024 sebesar 870 juta dolar AS).

Baca juga: Airlangga tekankan pentingnya kolaborasi ASEAN dan GCC dalam WEF 2024

Airlangga juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya.

Proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.

Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

“Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR),” tegas Menko Airlangga.

Penerapan EUDR jelas akan merugikan dan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit.

Langkah Pemerintah Indonesia telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya Amerika Serikat (AS).

Sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan pada Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH).