Jakarta (ANTARA News) - Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan mengatakan Indonesia harus mewaspadai adanya "perang warna" menjelang Pemilihan Umum 2014.

"Perang warna sebentar lagi akan nampak di mana-mana. Hal tersebut jika tidak diatur baik akan menimbulkan keresahan dan konflik," kata Budi dalam sambutannya sebagai pembicara kunci dalam Seminar Sekolah Sespimmen Polri Dikreg 53 di PTIK Jakarta, Kamis.

Ditambahkan jenderal polisi bintang tiga itu, dari pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, suasana menjelang pemilu menjadi semakin panas. Hal itu juga terjadi pada 2013 yang kerap dikatakan sebagai tahun politik.

"Di beberapa daerah sudah jadi korban pewarnaan ini, suatu kali ada pewarnaan kuning, besoknya jadi putih, merah, putih, kuning, ramai sekali," ujarnya.

Guna menghadapinya, kata dia, diperlukan koordinasi dan sinergi yang erat antara instrumen penyelenggara dan peserta pemilu serta peran masyarakat dan kepolisian yang menjaga keamanan dan kenyamanan.

Budi juga menjelaskan berdasarkan identifikasi permasalahan pemilu, ada pemetaan potensi konflik horizontal (antarparpol peserta pemilu) serta konflik vertikal (antara peserta dengan penyelenggara pemilu) yang kerap terjadi.

"Tiap partai politik ada konstituennya, tentu kita berharap parpol mampu menjalankan peran untuk mencegah kerawanan," tuturnya.

Kepolisian mengaku telah melakukan langkah pengamanan pemilu melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah instansi seperti KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung dan seluruh partai politik untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, pemilu juga menjadi program prioritas pertama dalam 12 program prioritas Polri.

"Hal ini ditandai dengan komitmen sikap netral Polri dalam Pemilu 2014 yang akan datang. Diharapkan dengan koordinasi seluruh pihak terkait dari seluruh wilayah Indonesia, kita bisa melakukan upaya preentif dan preventif dalam menjaga keamanan selama Pemilu," ujarnya.

Polri, pimpinan 12 partai politik juga ikut hadir dalam seminar tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati dan Presiden PKS Anis Matta serta Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, dan Hakim Konstitusi Harjono.