Jakarta (ANTARA News) - Struktur kelembagaan pemerintah dinilai sangat gemuk dan fungsinya banyak tumpang tindih sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan efektik dan efesien.


"Sangat gemuk dan banyak tumpang tindih. Contoh untuk mengurusi kemiskinan ada 17 instansi sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab," kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Agus Dwiyanto saat seminar nasional Arsitektur Kabinet 2014-2019 di Jakarta, Rabu.




Agus mengatakan semakin gemuknya struktur kelembagaan pemerintah bukan hanya mudah terlihat dari munculnya banyak lembaga baru dengan fungsi yang acap tumpang tindih dan mengalami duplikasi, tetapi juga dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah pejabat struktural.




Ia mengatakan pada 2012 jumlah pejabat struktural di kementerian mencapai 19.478 jabatan sedangkan jumlah jabatan struktural di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ada 5.020 jabatan.




Agus mengatakan upaya untuk terus membengkakkan struktur birokrasi masih terus terjadi sehingga jumlah jabatan struktural di pemerintah pusat terus bertambah.




"Jumlah kelembagaan pemerintah yang kompleks bukan hanya membuat pemerintah menjadi tidak efisien, tetapi juga membuat pemerintah tidak efektif ketika kewenangan yang terdistribusi ke dalam begitu banyak lembaga tersebut menjadi tumpang tindih dan berbenturan satu dengan lainnya," kata Agus.




Berbagai problema kelembagaan ini, kata Agus, ditengarai menjadi salah satu penyebab Indonesia memiliki indeks efektivitas pemerintah yang lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.




Lembaga pimpinan Agus berinisitif melakukan kajian tentang arsitektur kelembagaan pemerintah 2014-2019 yang diharapkan melahirkan gagasan segar tentang perlunya pemerintahan masa mendatang mengambil langkah-langkah nyata dalam menyederhanakan struktur kelembagaan pemerintah.