Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas IPB Prof Arif Satria menyatakan tantangan triple planetary crisis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama, mulai dari Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Yang paling penting Pemerintah, Perguruan Tinggi dan masyarakat harus bersatu, karena tidak bisa mengatasi perubahan iklim itu sendiri-sendiri,” ujar Arif pada Festival Pengendalian Lingkungan KLHK, Rabu.
Ia mengungkapkan, pertanian bisa berdampak terhadap perubahan iklim, misalnya akibat dari pemupukannya yang kurang pas, atau kebutuhan airnya yang begitu besar. Namun, pertanian juga bisa ikut terdampak oleh perubahan iklim, di mana setiap kenaikan suhu 1 derajat, maka produktivitas nasional itu bisa turun 10 persen.
“Oleh karena itu, apabila kita tidak mampu, untuk bisa memitigasi dengan baik perubahan iklim ini, maka produksi pangan kita memang akan cenderung menurun sehingga diperlukan langkah-langkah lebih proaktif,” lanjut Arif.
IPB sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, di antaranya melalui IPB 9G, varietas baru yang tahan terhadap perubahan iklim. Varietas ini mempunyai kemampuan untuk menghemat pupuk sampai 25 persen, dan kemampuan untuk bisa menghemat air 10-15 persen.
“Artinya, yang saat ini kita khawatirkan bahwa pertanian itu boros air, sebenarnya sudah bisa kita hadirkan sebuah varietas yang lebih baik,” kata Arif.
Terobosan kedua adalah dari sisi sistem budidayanya. IPB mengembangkan bio imunisasi dan bio pestisida guna mengurangi intervensi zat-zat kimia.
“Jadi saya kira pemerintah perlu semakin fokus untuk memperkuat kemampuan dalam intervensi yang serba bio, karena itu lebih aman terhadap manusia dan juga lebih ramah lingkungan, lebih tahan terhadap perubahan iklim dan seterusnya,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengapresiasi berbagai pihak yang ikut menyumbangkan ilmunya dalam forum yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah termasuk Rektor Universitas IPB Prof Arif Satria tersebut.
Sigit menjelaskan, Festival Pengendalian Lingkungan membahas target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), target pengawasan, serta target pemulihan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi tempat berbagi ilmu dari narasumber yang berasal dari beragam sektor.
“Kita mendapat banyak ilmu dari para narasumber. Ada juga kesepakatan-kesepakatan yang dicapai misalnya target indeks kualitas lingkungan hidup, target pengawasan, dan target pemulihan. Kemudian, target respons dari dampak yang ada sudah disepakati oleh teman-teman di Provinsi, tinggal kita pelaksanaan tahun ini monitoringnya. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas hal-hal tersebut,” tutup Sigit.
Melalui Festival Pengendalian Lingkungan, KLHK mengajak Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk memanfaatkan ilmu yang dibagikan dalam acara tersebut sebagai dasar untuk bernegosiasi, meminta dukungan anggaran dari DPRD, meminta dukungan politik dari Pimpinan Daerah, dan juga meyakinkan dinas yang lain agar memiliki visi yang sama dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati.