Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan meminta penyelenggara untuk menghentikan kampanye Pekan Kondom Nasional menggunakan bus bersarana komunikasi, informasi dan edukasi di tengah kontroversi dalam masyarakat tentang program tahunan tersebut.

"Yang dihentikan hanya bus bertuliskan Pekan Kondom Nasional karena komunikasi, informasi dan edukasi ini sudah dilakukan sebelumnya," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Tjandra juga menegaskan bahwa Pekan Kondom Nasional bukan kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan.

Kegiatan itu, ia menjelaskan, diprakarsai dan dilaksanakan oleh perusahaan swasta DKT Indonesia yang merupakan salah satu distributor kondom di Indonesia dengan sepengetahuan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

"Kita telah mengadakan pertemuan dengan DKT Indonesia dan KPAN dan diperoleh penjelasan bahwa acara Pekan Kondom Nasional merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan DKI Indonesia sejak 2007 dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa bus kampanye program Pekan Kondom yang dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat karena menampilkan gambar Duta Kondom Julia Perez dalam pose vulgar hanya ada satu dan hanya ada di Jakarta.

Bus itu hanya sempat berkampanye sehari dan langsung ditarik karena muncul penolakan dari masyarakat yang menuding kegiatan kampanye juga disertai pembagian kondom gratis.

"Menurut laporan DKT tidak ada pembagian kondom gratis, tidak ada mobil masuk kampus perguruan tinggi di luar Jakarta, karena mobilnya cuma satu dan di Jakarta saja," kata Tjandra.

Bus tersebut katanya hanya memiliki fasilitas komunikasi, informasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS seperti leaflet untuk dibagikan ke masyarakat.

Sekretaris KPAN Kemal Siregar menambahkan, program edukasi mengenai HIV/AIDS yang dihentikan hanya yang sifatnya kontroversial seperti bus tersebut namun program lainnya akan tetap dijalankan.

Kemal juga mengatakan memang ada ada pembagian kondom namun hanya kepada populasi kunci dan tidak kepada masyarakat luas, apalagi kepada mahasiswa seperti berita yang beredar.

"Bagi kondom ke masyarakat hanya di titik-titik lokasi yang berisiko tinggi," kata Kemal.