Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pemerintah provinsi tidak menjadikan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sebagai prioritas utama dalam upaya pencegahan banjir.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki upaya alternatif untuk mengantisipasi banjir.

"Mending beresin 17 pulau dulu yang ada perumahan mewahnya, jadi harus diberesin dulu. Makanya mending sekarang fokus yang Selatan, dari normalisasi sungai sama waduk," katanya di Jakarta, Rabu.

"Kaya daerah perumahan di Cilincing, kalau ada apa-apa tinggal tutup tanggul, itu juga enggak apa-apa," tambah Basuki.

Soal proyek pembangunan tanggul laut raksasa, Basuki mengaku sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang menilai proyek itu tidak layak.

"Kalau tidak ada swasta yang mau ikut mengerjakan proyek itu, berarti kan belum layak," katanya.

"Kalau tidak ada investor susah juga karena kita tidak mau mengeluarkan biaya untuk melakukan feasibility study, termasuk deep tunnel dan segala macam," kata Ahok.

Ahok mengatakan, tidak masalah jika proyek pembangunan tanggul raksasa itu batal meski sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Namanya juga baru rencana, kalau rencana boleh batal, boleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Namanya juga rencana," kata Ahok lalu tertawa.