Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai NasDem mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar, seperti kasus Century dan proyek Hambalang.

"Kasus ini harus segera dituntaskan oleh KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum," kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam pernyataan politiknya saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem, Ancol, Jakarta Utara, Selasa.

Menurut dia, aroma kontaminasi politik dalam sejumlah pengungkapan kasus korupsi harus dijawab oleh KPK dengan kerja keras dan transparansi dengan berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku.

"KPK adalah harapan terakhir tegaknya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika rakyat berharap KPK dapat membentengi diri dari intervensi politik dan penggiringan opini publik," kata Surya.

Partai NasDem sendiri, lanjut dia, memiliki semangat dan komitmen yang sama dengan KPK dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Tidak ada toleransi bagi setiap pelaku korupsi di Indonesia, termasuk apabila praktik korupsi tersebut dilakukan legislator dari partainya.

"NasDem tidak akan lakukan pembelaan hukum kepada kader yang korup," tegas Surya.

Menurut dia, NasDem memiliki komitmen moralitas yang mengikat agar pemberantasan korupsi tak boleh terhenti dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan penguasa atau partai politik.

Desakan atas penuntasan kasus korupsi di Indonesia itu merupakan salah satu butir rekomendasi Partai NasDem dari enam butir yang ditelurkan dalam Rakernas I partai itu.

Selain itu, seruan terhadap seluruh warga negara untuk menjaga dan mengawasi Pemilu 2014 agar berlangsung jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin yang amanat, mendesak KPU dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera merampungkan kekacauan DPT, mendesak SBY - Boediono beserta Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah tegas dan signifikan dalam mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang sudah muncul gejalanya.

Partai NasDem juga mendesak pemerintah melindungi dan menegakkan harkat kemanusiaan petani, nelayan dan buruh sebagai ujung tombak roda perekonomiaan nasional dan mengehentkan liberalisasi sektor pangan. Terakhir, Partai NasDem mendesak pemerintah menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun diiringi peningkatan mutu dan kompetensi guru.

Ketua KPK Abraham Samad saat menjadi pembicara dalam Rakernas I Partai NasDem, mengatakan, banyaknya pengangguran dan kemiskinan disebabkan kasus korupsi masih merajalela di Indonesia.

"Kalau mau menciptakan negara yang bersih dan maju, maka harus dilakukan pemberantasan korupsi. Jangan bermimpin memajukan negara tanpa pemberantasan korupsi," kata Samad.

Ia menyebutkan di Indonesia terdapat tiga bidang rawan korupsi yaitu, bidang ketahanan pangan, ketahanan energi dan lingkungan, serta perpajakan.

"Ketiga bidang tersebut memiliki banyak celah untuk korupsi. Liberalisasi bidang pangan juga menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Samad menambahkan, korupsi sekarang mengalami evolusi dan regenerasi. Evolusi perilaku korupsi menurutnya berubah dari yang bersifat tradisional seperti suap menjadi white collar crime yang sistematik.

Mengenai tudingan KPK melakukan tebang pilih, Samad membatahnya. Ia mengklarifikasi bahwa KPK membuat skala prioritas akan kasus yang ditangani. Kasus yang menjadi prioritas itu diistilahkannya dengan sebutan grand corruption.

"Yaitu korupsi yang melibatkan pejabat penyelenggara negara dan mengakibatkan kerugian negara yang signifikan," tuturnya. (*)