Makassar, Sulawesi Selatan (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa sistem keamanan sertifikat tanah elektronik baik, serta lebih aman apabila dibandingkan dengan sertifikat konvensional.

“Sertifikat tanah elektronik lebih aman. Mengapa? Kita punya sistem pengamanan yang ketat, saya sudah mendatangi Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN di Cikeas, saya cek masalah keamanannya,” ujar AHY, sapaan akrab Agus, dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

AHY menambahkan, sertifikat tanah elektronik juga lebih aman daripada sertifikat konvensional yang lebih rentan hilang, terbakar, terdampak banjir, bahkan dicuri oleh mafia tanah.

“Dengan sertifikat elektronik, semuanya terdata dengan jelas,” kata dia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah mendeklarasikan implementasi layanan Sertifikat Tanah Elektronik di Kantah Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, AHY langsung menyerahkan sertifikat tanah elektronik milik pemerintah daerah. Salah satu sertifikat tanah elektronik yang diserahkan oleh AHY merupakan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Lapangan Karebosi Makassar dengan nilai investasi sebesar Rp2,9 triliun.

“Nilainya fantastis, ya. Rp2,9 triliun di Karebosi. Jadi, jelas karena itu adalah lokasi yang sangat strategis, sehingga nilainya pasti juga besar,” kata dia.

Langkah ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan 104 Kantah Kabupaten/Kota Elektronik tahun 2024.

Selain mendorong penggunaan sertifikat tanah elektronik, putra sulung Presiden Keenam RI itu juga mengimbau kepada seluruh kantah untuk terus inovasi dan mulai mendigitalisasi layanan mereka, terlebih terkait pertanahan. Oleh karena itu, ia mengapresiasi Kantor Pertanahan Kota Makassar yang berinovasi melalui layanan digital mysertipikat.id.

Mysertipikat.id memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan Kantor Pertanahan Kota Makassar dari seluruh penjuru Indonesia.

“Dengan Mysertipikat ini, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat (melayani masyarakat),” kata AHY.

Sebelumnya, AHY mengatakan akan fokus pada percepatan sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah pada sisa masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk memperluas cakupan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sebanyak 104 kota/kabupaten di Indonesia ditargetkan tersertifikasi lengkap pada 2024, termasuk yang dapat melayani secara elektronik.

Baca juga: Menteri AHY-DPR komunikasi soal 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Baca juga: AHY: Program BPN solusi mengungkap kejahatan mafia tanah